NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan posisi perempuan bukan sebagai pelengkap, tetapi perempuan harus mengisi setiap proses pembangunan di NTB.
“Keterlibatan perempuan dalam suatu proses pembangunan, harus disepakati bersama. Setiap kesempatan dalam posisi tertentu, perempuan harus mampu menampilkan pondasi kelilmuan,” katanya.
“Baik dalam birokrasi maupun di luar birokrasi,” sambung Ummi Dinda sapaan akrab Wagub NTB pada Seminar Nasional Sosiologi yang diselenggarakan Program Studi FHSIP Universitas Mataram (Unram), Senin (27/10/2025).
Lebih lanjut dijelaskannya, sejalan dengan tema seminar, Perempuan Pesisir dan Kepulauan dalam Konstelasi Pembangunan Pariwisata Inklusif. Pemerintah NTB memiliki tiga pilar Program NTB Makmur-Mendunia.
Yakni dengan ketentuan setiap pengambilan kebijakan melibatkan isu gender, dan keterlibatan perempuan. “NTB dengan tiga pilar pembangunan, diantaranya menuntaskan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan NTB sebagai icon pariwista dunia,” katanya.
“Tentunya setiap kebijakan mengikutsertakan isu gender dan partisipasi perempuan,” sambung orang nomor dua di NTB tersebut. Selain itu, ia mengingatkan perempuan dengan kepercayaan dan posisi yang diamanahkan.
Menurut dia, mesti selaras dengan kemampuan yang dimiliki. “Periode pertama saat menjabat Bupati Bima, posisi strategis dipegang oleh perempuan. Saat itu Bupati, Ketua DPRD, KPU adalah perempuan,” tegasnya.
“Tidak berarti mengenyampingkan peran laki-laki dalam setiap proses pembangunan. Kepercayaan, harus selaras dengan kemampuan kita, dalam mengisi setiap posisi dan amanah yang diberikan,” imbuh Eks Bupati Bima dua periode itu.
NTB adalah salah satu provinsi kepulauan, sebagian besarnya tinggal di daerah pesisir. Masyarakat kita masih bergantung kepada potensi kelautan, perikanan dan pariwisata.
“NTB merupakan provinsi kepulauan, masyarakat kita masih memanfaatkan potensi kelautan perikanan dan pariwisata,” ungkap Wagub Ummi Dinda.
“Pada sektor pariwisata memberikan dampak besar terhadap ekonomi NTB, namun perempuan pesisir masih menghadapi kesenjangan terhadap akses publik, pendidikan, kesejahteraan,” imbuhnya.
Ditambahkannya, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam membuat kebijakan dengan melibatkan perspektif gender. Keikutsertaan perempuan dalam setiap program pembangunan di NTB.
“Masa kepempinan kami masuk delapan bulan, dan kami membuat kebijakan agar setiap OPD di Pemprov NTB agar mengikutsertakan isu gender pada setiap program, sesuai visi dan misi kami NTB Makmur-Mendunia” jelasnya.
Pada sektor wisata, wagub berharap agar potensi wisata diperhatikan dengan menjaga keamanan dan kebersihan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terkelola pula dengan baik.
“Pada sektor wisata, pentingnya kesiapan kita dalam menyiapkan SDM, menjaga keamanan dan kebersihan. Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) harus membuka diri, tampil dan berbicara potensi wisata yang ada di desa (daerah) masing-masing,” katanya.
“Kedepannya, kolaborasi Pemerintah NTB dan Unram melalui dukungan inovasi. Menyiapkan SDM serta mendorong peran perempuan dalam sektor ekonomi dan pariwisata,” demikian Wagub NTB menambahkan. (*)
