NUSRAMEDIA.COM — Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Musrenbang) tematik penanganan perubahan iklim kerjasama Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa digelar Kamis (4/4/2024). Kegiatan ini berlangsung hibrid secara online dan offline di Aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo M.AP. Dalam sambutannya, Sekda Sumbawa mengatakan pembuatan dokumen RPJPD 2025-2045 sedang dilakukan. Dokumen ini hanya bisa digarap oleh orang-orang yang memiliki visi.
“RPJP ini tools kebijakan yang kita gunakan untuk pengendalian perubahan iklim kedepan. Bagaimana mengkoordinasikan semua antara kabupaten, provinsi dan pusat. Saya pikir Kadis LHK ini orang asli Sumbawa yang bisa memberikan konsep besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.
Disebutkan, cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir sering terjadi. Khususnya banjir dengan frekuensi semakin meningkat. “Kita dapat membuat pelaporan yang baik dari kejadian bencana. Setelah itu kita lakukan budgeting atau pembiayaan dan ini yang paling penting karena untuk mengeksekusi program penanganan perubahan iklim dibutuhkan pembiayaan,” tambahnya.
Sekda berharap dengan dokumen perencanaan RPJP dapat dikondisikan masyarakat terkait perubahan iklim yang sudah jauh-jauh hari dilakukan mitigasi dan adaptasi. “Hari ini kita menggelar musrenbang tematik penanganan perubahan iklim yang diinisiasi oleh Plan Indonesia dan Bappeda. Semoga ini bisa berjalan dengan baik serta bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan segera mungkin,” imbuhnya.
Provincial Coordinator NTB – Water for Women Project Yayasan Plan International Indonesia, Jatmoko mengatakan, di Sumbawa sekarang paham bahwa isu perubahan iklim berdampak kepada semua sektor. “Kalau memang ini menjadi kebutuhan bersama, maka ini harus masuk dalam dokumen perencanaan. Sehingga ini menjadi dasar pertimbangan kami. Kemarin kami coba diskusikan di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga dengan LHK provinsi,” katanya.
Momentum ini bisa menjadi masukan dari para pihak, karena bukan hanya berbicara tentang komitmen di tingkat pusat sampai ke tingkat desa tapi juga perlu mendengar masukan dari para pihak. Karena orang yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang menerima dampak dari perubahan iklim. Ada teman-teman dari forum anak, disabilitas, LATS, sehingga memang masukkan ini bisa dikolaborasikan untuk menambah substansi untuk komitmen bicara tentang perencanaan berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereduksi perubahan iklim.
“Sekali lagi kita bicara tentang momentum yang memang Sumbawa sendiri kami lihat belum pernah melakukan sama sekali Musrenbang tematik,” ucap Koko akrab disapa. Sementara Sekretaris Bappeda Sumbawa Wahyu Indrajaya mengatakan, output dari musrembang tematik penanganan perubahan iklim ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk RPJP Kabupaten Sumbawa yang bisa segera dieksekusi.
Pada RPJP 2025- 2045 Sumbawa adalah momentum sangat penting, karena ada pilkada serentak. “Ada penyusunan visi misi calon kepala daerah. Maka penting hari ini ada rekomendasi yang bisa diadopsi oleh calon kepala daerah,” kata Wahyu. Menurutnya, peserta musrembang hari ini sudah cukup mewakili stakeholder yang ada di Kabupaten Sumbawa.
“Kita harus sempurnakan dan injeksi ke dalam dokumen perencanaan. Saya menyimak dengan baik, berbagai faktor penyebab penyumbang perubahan iklim. Semoga pada musrembang tematik ini ada gagasan solusi yang disampaikan bisa menjadi jembatan yang harus dilakukan kedepan sebagai mitigasi dan adaptasi,” pungkasnya.
Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup NTB Julmansyah S.Hut M.AP, dan Kepala Bappeda diwakili Sekban Wahyu Indrajaya S.T, M.T.
Acara ini diikuti multi stakeholder diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan.
Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag Sumbawa, BPBD Sumbawa, Forum Koordinasi Kecamatan, Forum Koordinasi Kepala Desa, Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT), Forum Disabilitas Sarea, Forum Anak Samawa, Baznas Sumbawa.
Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, PKK, Lembaga Adat Tana Samawa, KPH Batulanteh, Perumdam Batulanteh, Kelompok Pengelola Air, Kelompok Perlindungan Mata Air, Budayawan, media dan tim Plan Indonesia. (red)
