NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat diharap dapat menyiapkan skema mitigasi dalam menghadapi dampak efisiensi anggaran.
Menurut Anggota DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 akan berpengaruh secara makro.
Terutama terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. “Sebagai contoh, pemangkasan perjalanan dinas itu jika melihat perputaran ekonominya secara makro pasti berdampak juga pada para pedagang kecil,” katanya.
“Ini juga yang harus dapat mulai dipikirkan dari sekarang oleh pemerintah daerah,” sambung pria yang duduk di Komisi III DPRD Provinsi NTB tersebut, Rabu (19/02/2025) di Mataram.
Ia mengingatkan, jangan sampai mencari solusi ketika persoalan tersebut sudah membesar. Salah satu yang diharapkan terjadi adalah pemetaan skala prioritas secara komperhensif.
Penggunaan anggaran prioritas seperti yang diharapkan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menurut Akhdiansyah harus mulai dipetakan dengan detail. “Segera tentukan mana yang betul-betul menjadi prioritas dan kebutuhan,” ujarnya.
“Hal ini untuk dapat menyiasati dampak-dampak makro yang dirasakan masyarakat nantinya. Karena aturan ini sebenarnya tidak kaku-kaku sekali,” demikian politisi PKB tersebut menambahkan. (red)
