Beranda HEADLINE Pemprov NTB Dorong Kontribusi Pelaku Pariwisata

Pemprov NTB Dorong Kontribusi Pelaku Pariwisata

Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII tahun 2024 ini. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII tahun 2024 ini.

Giat itu berlangsung tepatnya di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Rabu 18 Desember 2024. Hadir keluarga besar pengusaha hotel dan restoran se-NTB. Kemudian Pj Gubernur NTB diwakili Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, Izzudin Mahili.

Dikesempatan ini, Izzudin menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi insan pariwisata NTB. Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pariwisata.

Menurut dia, pariwisata harus terus didongkrak. Karena masih ada beberapa hal yang menjadi “PR” untuk diperhatikan bersama kedepannya. “Target kunjungan wisatawan kita masih rendah,” katanya.

Baca Juga:  Juliansyah Soroti Sistem Presensi Pertanian

“Lalu lama tinggal, belanja dan kunjungan ulang menjadi pesan Gubernur dan Sekda untuk pengelolaan pariwisata kita,” sambung Staf Ahli Gubernur NTB tersebut.

Dikatakan, konsep pariwisata NTB harus memiliki fokus dan tema yang dapat menggerakkan seluruh sektor mencapainya. Ia menyebut beberapa konsep sejak Halal Tourism hingga konsep Infinite Experience belum menjadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Meski demikian, Izzudin mengaku khususnya PHRI telah memberikan kontribusi baik. Apalagi dalam masa bencana beberapa waktu lalu. Seperti halnya masa pandemi COVID19 lalu.

Baca Juga:  Pemprov NTB Permudah Perizinan Tambak Udang

Sementara itu, Ketua Umum PHRI Pusat Hariadi BS Sukamdani menyoroti kebijakan pemerintah terkait pariwisata yang berharap dengan lahirnya undang undang pariwisata akan mengatur kembali sektor ini sebagai prioritas nasional.

“Selama ini pariwisata masih belum menjadi sektor prioritas nasional, sehingga kebijakannya belum komprehensif dan berkelanjutan,” kata Hariadi BS Sukamdani.

Kebijakan dimaksud, yaitu seperti penganggaran dan pengelolaan pendapatan dari sektor ini sampai instrumen manajemen yang belum sepenuhnya mandiri seperti upah pekerja pariwisata dan lainnya.

Baca Juga:  Anggota DPR F-PKS Asal NTB Ajak Seluruh Elemen Galakan Aksi Gotong Royong Bangun Desa

Untuk itu, Ketua Umum PHRI itu mendorong pelaku pariwisata di NTB tetap bersinergi dengan pemerintah dan melakukan inovasi mandiri dalam pengembangan pariwisata daerah ini.

Untuk diketahui, pada momentum Musda PHRI NTB yang ke-VIII ini, Ni Ketut Wolini kembali terpilih sebagai Ketua BPD PHRI Provinsi NTB untuk periode mendatang.

Dia menegaskan, pihaknya akan bekerja maksimal setelah dalam periode lima tahun lalu efektif bekerja selama dua tahun. Itu dikarenakan bencana dan pandemi yang mengganggu pariwisata dunia. (red)