NUSRAMEDIA.COM — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat akhirnya angkat suara soal hutang Pemprov yang belakangan ini mencuat.
Hal ini cukup disayangkan oleh PKS. Karena persoalan pembayaran proyek rekanan oleh Pemprov NTB sendiri hingga saat ini masih terus berproses.
Maraknya pemberitaan persoalan hutang ini disinyalir bermuatan politis. Terlebih diketahui bersama, sebentar lagi masa jabatan Zul-Rohmi akan segera berakhir.
Selain itu pula, apalagi saat ini adalah tahun politik. Meski demikian, PKS sendiri menilai bahwa persoalan ini merupakan hal yang biasa ditahun politik.
“Biasalah ditahun politik. Kami sudah sangat aware bahwa akan ada persoalan yang muncul,” kata Ketua Bidang Polhukam DPW PKS NTB, Muhammad Ahyar.
Hanya saja, pihaknya cukup menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh segelintir oknum kontraktor yang mendatangi Pendopo Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
Karena dikabarkan akan menyegel mobil dinas gubernur. Hal ini, menurut dia, telah masuk pada tindakan atau persoalan hukum. “Sudah ada tindakan hukumnya tersendiri,” tegasnya.
Meski demikian, sebagai partai yang mengusung Zul-Rohmi, pihaknya memahami itu sebagai bentuk pressure. Disisi lain, peluang diskusi untuk menyelesaikan dinilainya sangat terbuka.
Terkait soal pembayaran, menurut dia, Pemprov melalui BPKAD Provinsi NTB telah menyatakan komitmen, yang mana akan menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin.
Yaitu sebagaimana ditegaskan oleh Kepala BKAD NTB sendiri akan diselesaikan sekitar July 2023. “Kalau kita dengar komitmen dari BPKAD dan Pak Gubernur sendiri, siap diselesaikan, ndak akan ditinggalkan,” katanya.
“Pasti dibayar, Insya Allah. Ini hanya persoalan waktu saja. Perlu kita yakinkan bahwa hutang ini akan selesai,” sambung Muhammad Ahyar kepada wartawan di Mataram.
Berdasarkan kacamata pihaknya, hanya segelintir orang yang mempersoalkan masalah ini. Sedangkan banyak pihak terhutang lainnya menerima dengan logika yang benar.
“Kalau kita mau logis kan dari jumlah piutang awal lalu tersisa berapa hari ini kan banyak pihak sebenarnya. Tapi kenapa hanya segelintir orang yang mempersoalkan ini hari ini,” tuturnya.
“Artinya, ada beberapa pihak terhutang yang menerima ini dengan logika keuangan yang benar. Masih memahami kondisi keuangan (daerah) saat ini. Masih bisa dibayar dan mereka memaklumi,” tambahnya lagi.
Muhammad Ahyar juga lantas mengungkapkan beberapa langkah atau upaya yang akan dilakukan pihaknya. Yakni dengan menggalakkan sosialisasi dengan beberapa fokus.
Pertama, meluruskan dan memberikan pemahaman baik soal menyikapi terkait hutang pemprov sehingga tidak menjadi issue “liar”. “Kami membantu lakukan sosialisasi persoalan tersebut,” katanya.
Dengan harapan, issue ini dapat dinetralisir. Meski demikian, pihaknya menilai bahwa dalam persoalan ini dibutuhkan banyak pihak harus terlibat.
“Perlu banyak pihak yang terlibat dalam menyikapi issue-issue yang sebenarnya tidak jelas. Kedua, tentu perlu sosialisasi terkait arah kebijakan keuangan (pemprov) kemarin maupun yang akan datang,” jelasnya.
Tak lupa juga, Muhammad Ahyar mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi dengan issue-issue tidak jelas, yang mana berpotensi membuat terjadinya kegaduhan. (red)
