NUSRAMEDIA.COM — Setelah sempat ditutup cukup lama, akhirnya keran pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia kembali dibuka. Sebanyak 30 Calon PMI (CPMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dikirim ke Malaysia melalui PT Kijang Lombok Raya. Senin (22/8), dilakukan pelesapan secara resmi.
Hadir dikesempatan ini, Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah NTB, Mangiring Hasoloan Sinaga. Kemudian, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI), Muazzim Akbar. Adapun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi serta pihak keluarga CPMI asal NTB dan tamu undangan lainnya.
Dikesempatan itu, Kepala UPT BP2MI NTB mengapresiasi warga yang bekerja ke luar negeri melalu jalur prosedural. Diingatkannya, agar warga tidak menempuh jalur legal untuk bekerja di luar negeri. “Pemberangkatan PMI melalui jalur prosedural menjadi keharusan bagi PMI yang akan bekerja di luar negeri. Jangan melalui jalur gelap karena banyak resiko yang akan dihadapi,” ingatnya.
Sinaga menyatakan BP2MI NTB akan mengambil tindakan tegas bagi PMI dan penyalur yang bekerja keluar negeri melalui jalur yang ilegal atau tidak sesuai prosedur. Selain sebagai pekerja, Sinaga berharap para PMI yang bekerja diluar negeri menjadi duta wisata. Memperkenalkan budaya dan keindahan alam yang ada di daerah asal. Terutama spot wisata yang ada di NTB baik di Lombok ataupun di Sumbawa.
“Saya berharap teman-teman PMI menjadi duta wisata di negara tempat mereka bekerja, memperkenalkan spot wisata yang ada di NTB,” ucapnya. BP2MI akan memberikan brosur dan information paper yang menunjukan keterangan lokasi wisata yang ada di NTB. “Tidak hanya kita yang datang kesana, mereka juga harus datang ke NTB melancong dan berwisata ke Lombok ataupun Sumbawa,” ujarnya.
Kepala BP2MI NTB juga berharap agar para PMI yang berangkat meraih kesuksesan dan menjadi pengusaha sepulangnya dari negara tempat bekerja. “Semoga sukses setelah paripurna menjadi PMI, pergi menjadi migran dan pulang menjadi juragan ” pungkasnya.
BERANGKAT KERJA KE MALAYSIA KINI TAK DIPUNGUT BIAYA
Sementara itu, Ketua Umum APPMI, Muazzim Akbar menegaskan bagi warga yang akan bekerja ke Malaysia kini tidak dipungut biaya alias Zero Cost. Ini sesuai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia biaya pemberangkatan hingga penempatan PMI ke Malaysia ditanggung oleh Majikan.
“Jadi tidak ada biaya yang ditanggung oleh PMI sekarang, semua ditanggung oleh majikan yang dikirim ke perusahaan jadi tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menarik biaya lagi,” katanya. Pihak perusahaan juga akan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh calon PMI pada saat melakukan pemeriksaan medis (Medical Check up) dan biaya pembuatan pasport.
“Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh PMI akan dikembalikan ke calon PMI baik berupa biaya medical check up dan pembuatan pasport,” ungkapnya. Muazzim mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dalam menentukan perusahaan untuk pemberangkatan. Apabila ada perusahaan yang masih menarik biaya kata Muazzim sebaiknya para calon PMI melaporkan ke Disnaker NTB.
“Jadi tidak. Diperkenankan perusahaan pengerah untuk menarik biaya bagi PMI yang bekerja ke Malaysia, karena semua biaya ditanggung oleh majikan,” pungkas pria yang juga merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB tersebut.
CPMI NTB DIINGATKAN TEMPUH JALUR PROSEDURAL
Ditempat yang sama, Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi tak bosan-bosannya mengingat masyarakat yang hendak bekerja diluar negeri agar melalui jalur resmi atau prosedural. Bekerja keluar negeri melalui jalur legal atau sesuai prosedur, kata mantan Irbanus Inspektorat NTB itu, mudah tidak ribet dan mendapat perlindungan serta kepastian hukum.
“Siapa bilang bekerja melalui jalur legal atau prosedur itu ribet, sangat mudah, murah dan mendapatkan perlindungan hukum,” katanya saat melepas pemberangkatan CPMI NTB. Mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB itu juga mengingatkan agar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri jangan termakan bujuk rayu calo yang mengajak bekerja melalui jalur ilegal.
“Jangan mudah percaya karena banyak kerugian bagi PMI yang bekerja melalui jalur ilegal, kerugian di sisi biaya, tidak jelasnya penempatan di negara tujuan dan berbagai persoalan lainnya,” tegasnya. Pemprov NTB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, kata dia, juga telah membuat program penanggulangan pekerja migran yang melalui jalur ilegal yang disebut Zero Migran Unprosedural.
“Kalau BP2MI NTB punya program sikat dari sindikat kita di pemerintah juga membuat program serupa dimana mencegah pemberangkatan PMI melalui jalur ilegal,” paparnya. I Gede Putu Aryadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan dan peninjauan langsung para PMI yang bekerja diluar negeri secara berkala. “Kami akan datang ke lokasi tempat PMI bekerja langsung di negara tujuan, kami akan pantau apakah PMI mendapat perlakuan yang sesuai dan perusahaan apakah telah melakukan kewajibannya melindungi dan memperlakukan para PMI sesuai dengan kontrak,” demikian. (red)
