NUSRAMEDIA.COM — Peran pemerintah daerah (pemda) menjadi sangat penting. Terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Seperti halnya di daerah-daerah lingkup Provinsi NTB. Antara lainnya seperti persoalan hutan dan air bersih di Kabupaten Sumbawa.
Pasalnya, keberadaan hutan harus di perhatikan dan dilindungi bersama. Begitupun dengan persoalan air bersih atau sumber mata air. Sejumlah persoalan ini dinilai menjadi permasalahan “klasik”. Ini dikarenakan, persoalan itu terus mencuat seakan tak berujung.
Misalnya, pembalakkan liar dikawasan hutan, sehingga mencuatnya berbagai hal menjadi dampak. Begitupun kritisnya sumber mata air. Oleh karenanya, persoalan hutan dan air bersih dinilai menjadi “PR” untuk diatensi bersama. Terutama kolaborasi pihak pemda.
Baik itu yang ada ditingkat Provinsi (Pemprov) maupun Kabupaten/Kota (Pemkab) di NTB. Hal ini pula disoroti fokus oleh Anggota DPRD NTB, H Salman Alfarizi. Menurut dia, persoalan pembalakkan liar dikawasan hutan lingkup Sumbawa cukup marak. Alhasil, berdampak cukup luas.
Seperti terjadinya longsor, hingga berujung longsor dengan berkurangnya sumber mata air atau air bersih. Hal ini kerap dikeluhkan masyarakat. Dimana setiap kali melakukan reses atau jaring aspirasi di dapilnya, berbagai hal tersebut kerap disuarakan oleh masyarakat.
“Tetap mencuat, terutama diwaktu-waktu saat reses,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin (06/12/2025) di Mataram. “Apalagi keluh kesah masyarakat harus mencari air bersih atau sumber mata air,” sambung pria yang kerap disapa Haji Salman ini.
Menurut dia, tak hanya persoalan hutan ataupun air bersih, sebagai wakil rakyat di Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat ia juga mengaku kerap mendapati persoalan lainnya. Seperti halnya persoalan infrastruktur jalan provinsi yang ada diwilayah Kabupaten Sumbawa. “Seperti jalur Lunyuk perlu diperhatikan,” katanya.
Dikatakannya, pos anggaran untuk Sumbawa harus menjadi perhatian khusus. “Karena akses ini menjadi penting berkaitan dengan tumbuhnya ekonomi kita,” tuturnya. Maka dari itu, tegas Haji Salman, persoalan hutan, air bersih, infrastruktur (Jalan Provinsi), hingga longsor dan lain sebagainya harus dijadikan perhatian fokus.
“Harus segera disikapi. Terutama persoalan air bersih (kritisnya sumber mata air), karena ini menyangkut kebutuhan dasar,” tegasnya. Disisi lain, ia juga mendorong agar dilakukannya revitalisasi PDAM Sumbawa terkait jaringan pipanisasi/penyaluran air bersih.
“Karena kondisi air bersih di (salah satu sumber mata air di Sumbawa) Semongkat terbilang sudah kritis. Ya itu tadi salah satu penyebabnya persoalan hutan juga. Solusinya bagaimana sekarang bisa kita optimalkan sumber air bersih di Ai Ngelar dan Kereke,” ujarnya. “Nah, ini menjadi target utama Pemkab Sumbawa dioptimalkan dan direalisasikan 2025 terkait perlindungan hutan ataupun air bersih,” imbuhnya.
Apalagi diwilayah atau kawasan tambang. Selain itu, menurut dia, perlu juga dilakukan peninjauan ulang terkait IUP tambang rakyat. “Perlu diatensi, agar tidak asal-asalan. Dengan harapan ada efek jera juga (terutama terhadap knum-oknum nakal),” sarannya. Oleh karenanya, untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada, ia menyarankan agar bisa duduk bersama-sama.
“Baik itu Pemda Provinsi berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Pemda di Kabupaten/Kota. Nah, ini menjadi penting,” tegasnya. “Rencananya, kami (Komisi II DPRD NTB) juga akan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama pihak-pihak atau dinas terkait (mitra kerja),” demikian Haji Salman menambahkan. (red)
