NUSRAMEDIA.COM — Sejumlah partai politik (parpol) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolda NTB, Senin malam (26/02/2024) kemarin. Kedatangan enam parpol di Provinsi NTB ini melaporkan dugaan kecurangan pemilu diwilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Adapun nampak sejumlah petinggi parpol yang hadir kemarin malam. Diantaranya, Ketua DPW PKS NTB H. Yek Agil, Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir. Kemudian Ketua DPW PKB NTB H. Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri, Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar dan Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman.
Bahkan ada pula Sekretaris DPD Gerindra NTB Nauvar Furqani Farinduan dan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Gerindra NTB Sudirsah Sujanto. Mereka tiba di Polda NTB sekitar pukul 20.45 Wita. Pantauan media, seluruh pimpinan parpol itu tampak turun dari kendaraan di dekat rumah dinas Kapolda NTB.
Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri tampak masuk ke rumah dinas Kapolda. Usai 10 menit berada di dalam, Lalu Pathul Bahri keluar. Para pimpinan parpol kemudian begeser menuju ruangan Rapat Presisi Mapolda NTB. Usai menggelar pertemuan tertutup, Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Mapolda NTB tak lain guna meminta Kapolda NTB segera bersikap.
Yakni mengatensi dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu di Sekotong bisa berdampak kepada stabilitas dan keamanan daerah. Sejumlah hal yang pihaknya sampaikan adalah adanya kejanggalan ihwal partisipasi pemilih di Lombok Barat yang di sejumlah TPS mencapai hampir 100 persen.
Kedua, adanya dugaan “pencurian” migrasi suara dari mayoritas partai politik kepada satu partai politik. Migrasi suara tersebut pun tekonsentrasi kepada dua Caleg. “Kami menyampaikan kondisi yang ada di Sekotong. Kami seluruh parpol tentu punya tabulasi data internal masing-masing sebagai data pembuktian kami nantinya,” katanya.
“Ini jadi referensi dan catatan untuk genarasi kita berikutnua agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Kita semua tahu ini masalah yang terjadi terus-menerus,” sambung Lalu Pathul Bahri. Dia mengaku secara prosedural, nantinya mereka akan melayangkan laporan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pathul Bahri tak ingin proses pemilu (demokrasi) dicederai oleh prilaku aktor politik yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab. “Kita tidak ingim hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masyarakat. Makanya kita kulo nuwon ke sini (Kapolda NTB). Untuk kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB H. Yek Agil mengaku kunjungan pihaknya ke Kapolda NTB guna mengawal kepercayaan dan mandat suara rakyat yang telah diberikan ke tiap parpol. “Tadi pagi (kemarin) kita dapat berita juga bahwa ada keluarga dari caleg partai tertentu mengaku dirugikan,” kata pria yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB saat ini.
“Karena mereka mengaku mencoblos caleg A tetapi saat rekapitulasi ternyata tidak ada. Ada juga caleg dari Sekotong, tapi ternyata setelah penghitungan di TPS nya sendiri nol suaranya,” imbuhnya. Pihaknya berharap hakikat dari demokrasi yang memberikan ruang untuk memilih berdasarkan hati nurani dapat terjaga. Pihaknya pun ingin kualitas demokrasi di NTB dapat terus menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Masih ditempat yang sama, Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) mengungkapkan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi. IJU mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sekotong sebanyak 48.511 pemilih. Pengguna hak pilih di angka 48.450 pemilih. Dari daftar tersebut, sebanyak 47.873 suara terdistribusi kepada dua caleg di Pileg DPRD NTB berdasar rekapitulasi suara di level Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
“Dari total DPT itu kan ada yang di luar daerah, tidak memilih, apalagi suara batal tidak ada. Bagi kami ini bukan dugaan kecurangan lagi, tapi sudah sangat jelas clear and clean,” katanya. “Kami yang hadir ini kan rata-rata partai besar yang juga punya konstituen di sana,” jelasnya. IJU mengaku tak ingin persoalan yang sama terus terjadi dari pemilu ke pemilu. Maka dari itu, pihaknya juga meminta KPU dan Bawaslu untuk berani menindak perangkatnya yang terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut. Pihaknya mengaku kecurangan terjadi mulai dari saat pemungutan suara di TPS. (red)
