NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.
“Kalau melihat dari data yang belum valid dan tidak by name by address membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual,” kata orang nomor dua di NTB tersebut belum lama ini.
Wagub Rohmi juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Nusa Tenggara Barat. Hal itu diungkapkannya tepat pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar oleh Bappeda NTB.
Ia juga mengaku sangat yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Hal itu, seperti dikatakannya jika verifikasi dan validasi data kemiskinan segera diperbaiki.
Kemudian mengingatkan keras agar pola pikir yang masih mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan.
“Ini yang membuat angka kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen,” tegas Wagub Rohmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Dr Ir Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa.
Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa dilingkup Provinsi NTB.
“Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data angka kemiskinan ekstrim dari BPS NTB yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai,” jelasnya. (red)
