NUSRAMEDIA.COM — Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Mori Hanafi menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim. Dimana nantinya tim itu akan melakukan pendataan sejumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten/Kota se-NTB.
Pendataan itu dimaksudkan untuk memastikan apakah gedung olahraga yang ada saat ini memenuhi standar untuk event olahraga nasional. Terlebih Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi tuan rumah bersama pelaksanaan PON tahun 2028 mendatang.
Seperti halnya di Kabupaten Sumbawa, Mori Hanafi telah meninjau langsung beberapa lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai venue PON nanti. Antara lain, sebut mantan Wakil Ketua DPRD NTB tiga periode ini, seperti GOR Mampis Rungan, Kelurahan Brang Biji dan Stadion Pragas, Kelurahan Seketeng.
Menurut Mori Hanafi, untuk GOR Mampis Rungan maupun Stadion Pragas belum berstandar, sehingga direncanakan bakal direvitalisasi/direhab. Meski demikian, Stadion Pragas dipastikannya akan digunakan sebagai lokasi pertandingan cabor panahan pada PON mendatang.
Sedangkan untuk GOR Mampis Rungan akan digunakan sebagai lokasi pertandingan dua cabor. Pertama, cabor beladiri. Untuk cabor keduanya sedang proses pengkajian. Rehab pada Stadion Pragas dan GOR Mampis Rungan lebih pada tribun penonton. Untuk GOR rencananya tribun akan “disulap” menjadi kapasitas 3 ribu penonton.
Dimana bentuk tribun akan direhab berbentuk leter O atau melingkar. Dengan harapan GOR Mampis Rungan akan bertaraf Nasional bahkan Internasional. “Kita sudah cek lokasinya bagus dan luas. Stadion Pragas memiliki luas lahan sebanyak 3,8 hektare. Jadi sudah cocok nanti untuk venue panahan,” kata Mori Hanafi.
“(GOR Mampis Rungan) tribun penonton akan kita bangun dengan bentuk melingkar (Letter O) dengan daya tampung hingga tiga (3) ribu penonton,” sambungnya sembari menerangkan revitalisasi GOR akan menghabiskan biaya sekitar Rp100 miliar.
Dilanjutkannya, ntuk mendapatkan biaya revitalisasi GOR kebanggaan masyarakat Sumbawa itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemda Sumbawa, Pemprov NTB hingga Pusat.
Diharapkan nantinya, biaya tersebut bisa terlealisasi dengan pola kolaborasi atau sharing anggaran. “Untuk biaya revitalisasi nanti kita gotong royong baik Pemda Sumbawa, Pemprov NTB dan APBN,” pungkasnya. (red)
