NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan kembali menyinggung masalah Shrimp Estate yang dicanangkan bakal ada di Pulau Sumbawa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Johan Rosihan meminta kejelasan dan solusi dari masalah Nelayan dan Shrimp Estate di Sumbawa, NTB.
Dua masalah tersebut menjadi fokus Johan Rosihan kali ini. Legislator PKS yang dikenal vocal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat ditingkat pusat itu kembali mengingatkan KKP tentang Shrimp Estate di Sumbawa yang sudah sempat diresmikan tersebut.
“Saya ingatkan, kita sama-sama hadir saat peresmian yang namanya Shrimp Estate Sumbawa itu. Sampai hari ini saya ditagih oleh masyarakat, apa kompensasinya untuk Sumbawa, sudah diresmikan tapi dibatalkan.
Tidak ada informasi sehingga masyarakat terus bertanya soal ini. Tolong berikan kepastian,” tegas Johan Rosihan.
Dia menyebutkan bahwa harus ada kompensasi sebagai pengganti dari batalnya Shrimp Estate di Sumbawa. “Saya pikir ini harus ada kompensasi untuk kami di Sumbawa, karena kami tidak pernah minta, kami hanya hadir karena diundang,” kata Johan Rosihan.
“Tolonglah jika ada permintaan-permintaan dari pemerintah kabupaten kami, itu diberikan perioritas sebagai pengganti dari Shrimp Estate tersebut,” sambung anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Setelah membahas Shrimp Estate, Johan Rosihan juga mengungkapkan permasalahan solar dan pupuk di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa terutama nelayan. “Masalah masyarakat kami yang tidak kalah mendesak saat ini adalah mengenai solar dan pupuk,” ungkapnya.
“Seperti yang kita ketahui, solar dan pupuk kita masih bergantung kepada kementerian lain selama ini. Solar kita bergantung ke ESDM, dan pupuk kita bergantung ke kementan. Saya rasa kementerian KKP harus mandiri soal ini,” imbuh Johan Rosihan dengan tegas.
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut, Johan Rosihan mengutarakan harapannya untuk Sumbawa. “Saya sangat berharap, karena solar adalah kebutuhan nelayan kita di Sumbawa apalagi ada aturan soal penangkapan terukur ini,” katanya.
“Minimal disetiap zona ada kewajiban pengelola penangkapan terukur agar ada solar khusus untuk nelayan. Begitu juga halnya dengan pupuk.” demikian Johan Rosihan menambahkan. (red)
