NUSRAMEDIA.COM — Upaya penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif. Pendekatan harus bergeser menjadi lebih antisipatif dan adaptif, seiring tingginya potensi bencana di daerah ini. Dari 14 jenis potensi bencana nasional, sebanyak 11 di antaranya ada di NTB.
Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB, Lalu Dody Setiawan, yang hadir mewakili Ketua PMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra, mengatakan bahwa salah satu pendekatan strategis yang kini dikembangkan secara global dan nasional adalah Aksi Antisipasi (AA) atau Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD).
“Aksi antisipasi merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi, berdasarkan informasi risiko dan prakiraan cuaca yang dapat dipercaya,” ujar Lalu Dody saat menghadiri Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) AA/AMPD Provinsi NTB.
Menurutnya, pendekatan AA/AMPD bertujuan meminimalkan dampak buruk bencana melalui intervensi dini, baik di tingkat komunitas maupun kelembagaan. Sejak tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional terus mendorong integrasi aksi antisipasi dalam sistem manajemen risiko bencana daerah.
“Karena itu dibentuk Pokja AMPD yang bertugas mengoordinasikan, mengonsolidasikan, serta mengembangkan kebijakan dan praktik aksi antisipasi dari tingkat provinsi hingga desa,” jelasnya.
Lalu Dody menegaskan, Pokja AMPD memiliki peran strategis dalam menjembatani kolaborasi lintas sektor, menyusun rencana aksi bersama, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pemangku kepentingan.
Sejauh ini, Pokja AMPD telah menginisiasi berbagai kegiatan penting, di antaranya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pertukaran informasi guna mendukung sistem peringatan dini, serta meningkatkan kapasitas para pihak terkait di tingkat provinsi.
Sementara itu, Wakabid Penanggulangan Bencana PMI NTB, Lalu Madahan, menyampaikan bahwa Pokja AMPD NTB kini menjadi role model nasional. Pasalnya, kepengurusan pokja berasal dari berbagai OPD terkait dan telah memiliki Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala BPBD NTB.
“Ke depan, kami berharap status Pokja ini bisa ditingkatkan, dengan SK ditandatangani Sekda atau bahkan Gubernur, sehingga NTB kembali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Pokja AMPD dengan penguatan kelembagaan tertinggi,” tandasnya. (*)
