NUSRAMEDIA.COM — Seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta wajib tegak lurus mengamankan dan mendukung kebijakan pemerintah. Baik itu di tingkat daerah, maupun nasional.
Demikian instruksi itu disampaikan Plt. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Lombok Utara, Sudirsah Sujanto saat usai memimpin Rapat Koordinasi bersama DPC dan PAC Gerindra se-KLU beberapa hari lalu.
Perihal rakor itupun dibenarkan oleh Sudirsah Sujanto, Sabtu 9 Agustus 2025. Menurut dia, rakor itu bertujuan untuk memperkuat sinergi maupun kolaborasi. Terutama dalam menentukan arah kebijakan partainya.
“Kami menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan partai yang fokus pada mendukung program-program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Program itu, ungkap pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB ini, yakni salah satunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karenanya, program prioritas itu harus berjalan maksimal di Lombok Utara.
Tak hanya itu, Sudirsah Sujanto juga menekankan pentingnya peran kader Gerindra. Terlebih dalam mendukung dan mengawal program nasional Koperasi Merah Putih yang dinilai strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat.
“Ini adalah tanggung jawab seluruh kader Partai Gerindra, termasuk fraksi kami di DPRD KLU, untuk mendukung dan mengamankan kebijakan nasional Presiden Prabowo,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Privinsi NTB itu.
Lebih lanjut, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB itu mengatakan, bahwa DPP Partai telah menginstruksikan agar seluruh fraksi di daerah, termasuk di DPRD KLU, mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah.
“Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara saat ini di bawah kepemimpinan Najmul Akhyar harus kita dukung. Fraksi Gerindra wajib menjaga stabilitas dan memastikan program pemerintah berjalan lebih baik,” ingatnya.
Maka dari itu, ia meminta Fraksi Gerindra di DPRD KLU untuk terus menjalin koordinasi yang intens dengan pemerintah setempat. Termasuk bupati dan wakil bupati, guna memastikan keberhasilan implementasi program strategis nasional di tingkat daerah.
“Koordinasi ini penting agar tidak ada celah yang menghambat pelaksanaan kebijakan strategis nasional, termasuk di Lombok Utara,” demikian Legislator Udayana jebolan asal Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara tersebut menambahkan. (red)
