NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani kemiskinan ekstrem dengan menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga miskin ekstrem di kawasan pesisir Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara.
“Ini adalah tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat meninjau langsung kondisi rumah warga, Kamis (08/01/2026) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan masyarakat dan menyerap berbagai keluhan.
Ia menegaskan bahwa hunian layak dan sehat merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas penanganan pemerintah, khususnya bagi warga miskin ekstrem. Selain rumah tinggal, Gubernur juga menyoroti kondisi fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum di lingkungan warga.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada kondisi fisik dan perawatan yang sudah tidak layak sehingga perlu segera dibenahi. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Gubernur Iqbal untuk menyapa para nelayan Desa Malaka.
Dalam dialog itu, para nelayan menyampaikan keluhan terkait kesulitan memperoleh BBM solar untuk melaut akibat kewajiban pengurusan barcode, yang prosesnya bisa memakan waktu hingga satu pekan, sementara aktivitas melaut dilakukan setiap hari.
Salah seorang nelayan, Muhid, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran langsung Gubernur NTB. “Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para ibu yang tengah mendampingi balita penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB melalui Program Desa Berdaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun berkembang pesat sebagai kawasan pariwisata kelas dunia.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, namun masyarakat lokal belum menikmati manfaatnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan semata program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga terlatih untuk mengidentifikasi persoalan mendasar, menentukan prioritas penanganan, serta menggali potensi unggulan desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan bahwa jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan agar Desa Malaka dapat keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat mampu bangkit, mandiri, dan sejahtera. (*)
