NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Langkah ini menjadi penataan strategis pascapenerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang mulai berlaku awal 2026.
Perombakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/05/BKD/2026 dan dilaksanakan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (9/1).
Gubernur Iqbal menegaskan, mutasi ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya serius menyelaraskan struktur birokrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Jabatan bukan hak, melainkan amanah. Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari,” tegas Iqbal.
■ Rotasi Pejabat Eselon II
Sejumlah pejabat strategis bergeser dalam formasi baru. Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani dipercaya menjadi Asisten I Setda NTB, menggantikan Fathurrahman yang kini menjabat Kepala BPSDMD NTB.
Surya Bahari dari DP3AP2KB bergeser menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB, sementara Masyhuri dari Dinas Koperasi dan UKM dipercaya memimpin Dinas Sosial dan PPA NTB.
Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady kini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, dan Aidy Furqan dari Dinas Ketahanan Pangan menjadi Kepala Disnakertrans NTB.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin ditunjuk sebagai Pelaksana BPBD NTB, sedangkan Baiq Nelly Yuniarti dari BPSDMD dipercaya menjadi Kepala Bappeda NTB. Posisi strategis lain juga mengalami pergeseran.
Diantaranya Ahsanul Khalik yang kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Gubernur, Nunung Triningsih sebagai Kepala Satpol PP NTB, dan Yusron Hadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.
Sementara itu, Wirawan dipercaya memimpin Dinas Koperasi dan UKM NTB, Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Muhammad Riadi memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan dr. Lalu Herman Mahaputra dari RSUD NTB kini menjabat Kepala Bapenda NTB.
■ Penurunan Eselon sebagai Evaluasi Kinerja
Dalam penataan ini, sejumlah pejabat juga mengalami penurunan jabatan dari eselon II ke eselon III sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Di antaranya Najamuddin Amy, Nuryanti, Khaerul Akbar, Taufiek Hidayat, dan Subhan yang kini menempati posisi kepala bidang di berbagai OPD.
■ Beberapa OPD Masih Dipimpin Plt
Sejumlah OPD strategis masih belum memiliki pimpinan definitif, antara lain Dinas PUPR dan Perkim, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk sementara, seluruhnya dipimpin oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
■ Iqbal: Tidak Ada Beban Politik
Gubernur Iqbal menegaskan, seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif dan profesional. “Saya tidak punya beban politik dengan siapa pun. Penilaian didasarkan pada loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani kontrak kinerja dan akan dievaluasi secara berkala, baik melalui sistem internal maupun tingkat kepuasan masyarakat.
Selain itu, Iqbal mengingatkan para pimpinan OPD untuk memperkuat disiplin aparatur. “Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD. Kita ingin birokrasi yang cepat, bersih, dan benar-benar melayani rakyat,” pungkasnya. (*)
