NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan menegaskan penolakannya terhadap rencana impor beras yang akan dilakukan tahun 2023 ini.
Bahkan penolakan tersebut juga telah disampaikan Johan Rosihan pada saat Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa 17 Maret 2023 lalu.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI itu, para petani dibawah komando Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sudah maksimal melakukan produksi hingga melimpah ruah.
Lebih dari itu, sambung Johan Rosihan, sektor pertanian juga berhasil menjaga stabilitas negara karena mampu tumbuh disaat sektor lainya turun.
Namun, dia menyayangkan kondisi harga saat ini masih mengalami lonjakan tinggi. Johan menyoroti harga gabah di tingkat petani yang rendah.
“Kondisi yang paradoks yang terjadi saat ini. Harga gabah ditingkat petani sangat murah anjlok, tetapi pada saat yang sama beras di pasaran itu tinggi. Padahal panen raya gabah melimpah tetapi kebijakannya ingin impor beras,” tegasnya.
“Saya selalu katakan petani kita sudah memberikan cintanya yang luar biasa kepada republik ini, dimana 3 tahun kita covid sektor yang bisa bertahan adalah pertanian,” tambah Johan Rosihan.
Dikatakan Legislator Senayan jebolan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki tata kelola beras yang saat ini dinilai carut marut.
Dijelaskannya lebih jauh tentang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai regulator seharusnya melakukan penyerapan secara maksimal pada saat petani menggelar panen raya dimana-mana.
“Pemerintah harus fokus membuat tata kelola beras yang bagus. Dimana harga gabah ketika panen raya itu bisa diserap semuanya oleh Bulog. Pada saat yang sama juga pemerintah harus mengatur HET agar harga beras di pasar itu bisa dijangkau oleh publik,” dorongnya.
Oleh karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS MPR RI itu mengajak seluruh anggota lintas fraksi untuk menolak rencana impor beras tahun ini.
Menurut politisi PKS kelahiran asal Sumbawa-NTB tersebut, DPR sebagai wakil rakyat harus tegas menolak rencana impor dan mendukung peningkatan produktivitas.
“Karena itu, pada forum yang terhormat ini saya mengajak kepada pimpinan dan kita semua, bahwa kita di DPR secara kelembagaan harus dengan tegas menyatakan sikap,” kata Johan Rosihan.
“Bahwa kita di DPR menolak niat rencana impor beras itu. Jangan biarkan cinta petani kita bertepuk sebelah tangan. Mari kita dukung petani kita dengan menolak impor beras yang sudah dikumandangkan oleh salah satu menteri dari kabinet ini,” pungkasnya. (red)
