NUSRAMEDIA.COM — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-79, Anggota DPR RI asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Ini berkaitan dengan kebijakan impor pangan yang dinilai oleh Anggota Komisi IV DPR RI tersebut tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Impor pangan, menurut Johan Rosihan, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dalam negeri yang seharusnya dapat menjadi pilar ketahanan pangan.
“Sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi kita masih terus bergantung pada impor pangan. Ketergantungan pada impor bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional,” katanya.
“Tetapi juga mengancam kesejahteraan petani lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia,” sambung Anggota Legislatif (Aleg) PKS ini.
Hal itu disampaikan Johan Rosihan tepatnya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan-Jakarta, Jum’at (16/08/2024).
Menurut Johan Rosihan, ketergantungan impor pangan yang terus-menerus, merupakan cerminan dari kurangnya visi dan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.
“Kita masih memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai. Tetapi sayangnya, potensi ini tidak dioptimalkan. Alih-alih mendorong produksi dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan impor,” ujarnya.
“Kebijakan semacam ini jelas merugikan petani kita dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Padahal, untuk mencapai kedaulatan pangan, kita harus memastikan bahwa petani kita sejahtera,” imbuhnya.
Legislator Senayan kelahiran asli Sumbawa-Nusa Tenggara Barat itupun menyerukan, agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional.
“Pemerintah harus segera menyusun dan menjalankan kebijakan yang pro-petani dan pro-produksi dalam negeri. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud, jika kita mampu memproduksi kebutuhan pangan kita sendiri, tanpa bergantung pada negara lain,” pungkasnya. (red)
