NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Sidang Paripurna Kedua pada Kamis, 25 September 2025, Juru Bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Sri Wahyuni SAP menyampaikan Pandangan Umum yang fokus pada pemenuhan belanja wajib dan meminta perbaikan infrastruktur dasar yang mendesak.
Pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam sidang tersebut menggarisbawahi pentingnya Rancangan Perubahan APBD 2025 ini untuk benar-benar berpihak pada layanan dasar masyarakat.
Fraksi secara spesifik meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai sejauh mana anggaran dalam perubahan APBD ini memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi), serta pelayanan publik lain yang langsung menyentuh masyarakat.
Tiga Catatan Prioritas Belanja Wajib
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengajukan tiga catatan penting yang harus diperhatikan Pemda terkait belanja wajib (mandatory):
1. Prioritas Belanja Wajib:Meminta rincian program dan anggaran untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Penyesuaian Anggaran: Mendesak alokasi belanja wajib tetap terpenuhi jika terjadi perubahan proyeksi pendapatan, serta penyesuaian anggaran untuk kebijakan baru yang berdampak pada belanja wajib.
3. Evaluasi Kinerja:Perlunya evaluasi berkala untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja wajib.
Selain itu, fraksi juga menyampaikan sejumlah harapan dan kritik konstruktif terkait masalah di lapangan:
Pertama : Mendesak Dinas terkait untuk segera menindaklanjuti dan memberikan bantuan pembangunan kembali rumah bagi empat keluarga korban kebakaran di Kampung Mandar, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas yang terjadi sejak Februari 2025.
Kedua : Meminta Pemda untuk segera menutup lubang dan memperbaiki ruas-ruas jalan Kabupaten yang rusak di seluruh kecamatan, mengingat kondisi jalan adalah tolok ukur kemajuan daerah. Fraksi juga meminta data lengkap kondisi jalan (mantap, rusak ringan, sedang, parah) per kecamatan.
Ketiga : Mendorong penataan Bantaran Sungai Brang Biji di wilayah Kelurahan Brang Biji untuk menghindari kesenjangan pembangunan dan mencegah permukiman kumuh.
Keempat : Mengajukan pembangunan Pos Polisi/Keamanan di Jalan Samota yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat tinggi.
Kelima ; meminta perbaikan lampu jalan di sepanjang Jalan Bypass dari Simpangan Karaci sampai Simpangan Sering yang saat ini gelap gulita.
Keenam : Mendesak Pemda untuk mencari skema pendanaan alternatif (pinjaman atau pihak ketiga) guna mempercepat penuntasan pembangunan RSUD Sering paling lambat tahun 2026.
Ketujuh : Mengusulkan revitalisasi tanah aset Pemda di Taman Kerato dan penataan lapak UMKM di sekitarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (red)
