NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial.
Upaya tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal hadir didampingi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Ahsanul Khalik (Doktor AKA) dan Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
■ Pembenahan Data Sosial Nasional
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial memaparkan berbagai langkah pembenahan mendasar yang sedang dilakukan Kemensos, terutama terkait penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Men, pengelolaan dan validasi data penerima bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.
■ Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Selain pembenahan data, Menteri Sosial juga menjelaskan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional.
Melalui program ini, seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, tempat tinggal, pakaian, makan hingga layanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Selain pendidikan formal, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter serta keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Bagi siswa berprestasi, pemerintah bahkan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi terbaik.
■ Program Kampung Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial juga memaparkan program pembangunan Kampung Nelayan yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.
Program ini dirancang sebagai kawasan permukiman nelayan terpadu yang tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga fasilitas sosial dan sarana pendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
■ NTB Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kementerian Sosial dalam rangka untuk mempererat silaturahmi.
Sekaligus juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yakni:
• Pengentasan kemiskinan
• Penguatan ketahanan pangan
• Pengembangan sektor pariwisata
Menurutnya, pengentasan kemiskinan—terutama kemiskinan ekstrem—menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.
■ Program Desa Berdaya
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus guna memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat.
Para pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
■ Intervensi di Level Keluarga dan Desa
Program Desa Berdaya dilaksanakan melalui dua level intervensi utama, yaitu level keluarga dan level desa. Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif.
Yakni seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, maupun pengembangan greenhouse yang dapat mendukung penyediaan bahan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, dialokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang menghalangi masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan infrastruktur dasar lainnya.
■ Harapan Soal Bantuan Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai pusat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.
■ Dukungan Kemensos untuk NTB
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar 1 hektare, dengan konsep permukiman terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas serta dukungan CSR sektor swasta, sehingga masyarakat nelayan yang selama ini rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. (*)
