Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang juga Ketua DPD PKS KSB, Norvie Aperiansyani. (Ist)
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang juga Ketua DPD PKS KSB, Norvie Aperiansyani. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Norvie Aperiansyani mengapresiasi aksi demonstrasi di wilayah Pelabuhan Poto Tano, Rabu 2 Juli 2025.

Menurut dia, aksi lanjutan unjuk rasa ini menjadi sebuah ‘warning’ atau peringatan kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Oleh karenanya, pria yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KSB itu berharap agar pemerintah menerima dengan baik penuh keberpihakan terhadap aksi damai ini.

“Kami berharap agar pemerintah pusat menerima positif aksi ini,” kata Dewan Norvie sembari mengingatkan pemerintah pusat tidak abai atas aksi yang digelar masyarakat Pulau Sumbawa ini.

Baca Juga:  Festival Bale Berdaya : Pesta Rakyat Sumbawa, Ajang Kebangkitan UMKM Lokal

“Jangan sampai sikap pemerintah pusat yang abai terhadap aksi dan tuntutan PPS ini akan menimbulkan kerugian yang besar untuk kita semua,” sambung Legislator PKS tersebut.

Tak hanya itu, massa aksi juga diminta agar tertib, dan tidak melakukan aksi atau hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Apalagi mengganggu aktivitas pelayanan publik.

“Kita tetap mengimbau (kepada massa aksi) agar aksi dilakukan dengan damai serta tidak mengganggu aktivitas publik,” imbau Norvie Aperiansyani.

Disisi lain, ia juga menegaskan, bahwa pihaknya tetap konsisten dan tetap komit mendukung penuh terbentuknya PPS. “Kami Fraksi PKS tetap pada komitmen awal, bahwa mendukung sepenuhnya pembentukan PPS,” pungkasnya.

Baca Juga:  Harapan HUT RI ke-80, Anggota DPR RI F-PKS Johan Rosihan : "Merdeka Pangan, Merdeka Indonesia"

Sekedar informasi, masyarakat di Pulau Sumbawa kembali menggelar aksi demonstrasi, Rabu (02/07/2025) di wilayah Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Unjuk rasa dengan jumlah massa aksi yang cukup besar itu tak lain sebagai ‘warning’ sekaligus desakan ke pemerintah pusat agar segera merealisasikan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Disisi lain, nampak massa aksi melakukan blokade jalan utama pelabuhan. Alhasil, arus lalulintas jadi terganggu dan lumpuh total. Penutupan akses, terjadi disejumlah titik.

Betapa tidak, nampak kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Sejumlah kendaraan baik travel, bus, bahkan truk dan lainnya harus terhenti bahkan terlihat ‘mengular’ disepanjang jalan.

Baca Juga:  DPRD Sumbawa Bahas Dua Usulan Ranperda

Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh penumpang bus, travel dan pengendara lainnya yang melakukan perjalanan atau penyebrangan ke arah Lombok maupun sebaliknya jadi terganggu.

Namun sebelumnya, pihak massa aksi juga telah menyatakan permohonan maaf atas ketidak nyamanan itu. Pasalnya, pihaknya menegaskan bahwa hal ini adalah bentuk perjuangan mereka.

Dengan harapan, aksi demonstrasi lanjutan ini menjadi ‘suara sekaligus peringatan keras’ kepada pemerintah pusat agar peka dan segera merealisasikan apa yang menjadi harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa yakni terbentuknya PPS. (red)