Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si., (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada upaya menciptakan kemandirian berkelanjutan bagi masyarakat.

Terobosan terbaru adalah dengan mendorong proses graduasi atau kelulusan bagi 113 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai telah mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si., mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi intensif terhadap 113 KPM yang akan digraduasi.

“Saat ini, kami tengah memverifikasi 113 KPM calon peserta graduasi PKH. Kriteria utamanya adalah mereka yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun dan melalui assessment ketat, menunjukkan indikator mulai masuk kategori keluarga sejahtera,” jelas Syarifah, (31/10/2025)

Baca Juga:  Disdag NTB Gelar Sosialisasi Rokok Ilegal di Sumbawa, Tegaskan Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Proses verifikasi ini, lanjutnya, tidak hanya sekadar mengecek administrasi. Tim Dinsos turun ke lapangan untuk meninjau kondisi riil ekonomi keluarga, memantau kemajuan pendidikan anak, serta yang terpenting, menilai kemampuan dan ketahanan keluarga tersebut.

Ini untuk bertahan secara finansial tanpa bergantung pada bantuan rutin pemerintah.
Syarifah menekankan bahwa filosofi dari semua program bantuan sosial adalah bersifat sementara.

“Prinsipnya, bantuan ini adalah jaring pengaman sementara. Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa PKH bukanlah program abadi. Begitu mereka sudah berdaya dan memiliki kemampuan ekonomi yang stabil, mereka akan kami alihkan untuk menerima program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, bukan lagi bantuan rutin,” tuturnya.

Baca Juga:  Rembuk Stunting NTB : Program Desa Berdaya

Namun, jalan menuju graduasi ini tidak selalu mulus. Syarifah mengakui bahwa tantangan terberat justru terletak pada aspek non-teknis, yaitu mengubah pola pikir masyarakat.

“Masih ada persepsi di sebagian penerima bahwa bantuan ini adalah ‘rezeki’ yang harus dipertahankan, bukan modal untuk bangkit. Perubahan mindset dari ketergantungan menuju kemandirian inilah yang membutuhkan pendekatan ekstra,” ujar Syarifah.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa berkomitmen penuh untuk tidak sekadar menghentikan bantuan. Komitmen itu diwujudkan dengan menyiapkan program lanjutan yang bersifat pemberdayaan.

“Kami tidak serta merta memutus bantuan begitu saja. Justru, kami akan mendorong mereka yang lulus ini untuk masuk ke dalam berbagai program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan,” katanya.

Baca Juga:  Wagub NTB Ajak Bersama Tekan Stunting

“Yakni melalui KUR, atau program ekonomi produktif lainnya. Tujuannya satu: memastikan transisi dari penerima bantuan menjadi wirausaha atau tenaga kerja terampil yang mandiri berjalan mulus,” paparnya.

Harapan besar disematkan pada program graduasi ini. Syarifah berharap, setelah masa bantuan berakhir, para KPM ini tidak hanya sekadar ‘lepas’ dari program, tetapi benar-benar mampu mengokohkan kemandirian ekonominya.

“Indikator suksesnya adalah ketika mereka tidak hanya sejahtera secara finansial, tetapi juga memiliki ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi di masa depan. Inilah bentuk investasi sosial jangka panjang yang kami usung untuk mewujudkan Sumbawa yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutup Syarifah. (red)