NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa mengungkapkan bahwa kebutuhan sayur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 SPPG sekitar 3 ton perhari.
Jumlah itu diprediksikan bakal terus meningkat. Ini seiring bertambahnya SPPG di wilayah setempat. “Kebutuhan untuk 10 dapur SPPG kita sebanyak 3 ton sayur perhari, belum lagi untuk bahan lainnya,” kata Deddy Heriwiobowo.
“Produksi dalam daerah saat ini sangat kecil sehingga pasokannya masih bergantung ke Pulau Lombok,” sambung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda/Bappeda) Sumbawa itu, Kamis (13/11/2025).
Deddy menjelaskan, untuk beras per/siswa membutuhkan sekitar 100 gram dan 30 orang siswa sekitar 30 kilogram untuk satu dapur. Sementara dapur yang beroperasi saat ini di Sumbawa ada 10 dapur.
Sehingga, kata dia, untuk kebutuhan beras perharinya mencapai sekitar 600 kilogram. “Itu baru 10 SPPG, nanti kalau sudah full kapasitas dengan 83 SPPG maka kebutuhan kita juga akan sangat banyak belum lagi kebutuhan Telur,” ujarnya.
Kondisi tersebut bisa saja kembali diperparah lanjut Doktor Deddy jika seluruh SPPG di NTB beroperasi dan pasti akan menimbulkan inflasi di daerah. Karena saat ini untuk beberapa komoditi belum bisa dipenuhi secara mandiri melainkan masih bergantung dari Pulau Lombok.
“Kami sudah menyiapkan skema khusus jika kebutuhan meningkat di tengah keterbatasan produksi didalam daerah sebagai bentuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” sebutnya.
Salah satunya dengan meningkatkan produksi hasil pertanian dalam daerah untuk mendukung program tersebut. Peluang ini juga sudah dijabarkan ke beberapa OPD teknis dengan harapan mereka bisa menyiapkan diri sekaligus sebagai upaya kemandirian pangan lokal daerah.
“Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian (Distan) agar mengaktifkan petani yang mereka bina di sekolah lapang maupun usaha-usaha sentral agrobisnis mereka untuk berorientasi pada kebutuhan SPPG,” imbuhnya.
Progam MBG, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan anak-anak dan warga mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Koordinasi lebih lanjut antar instansi juga terus dilakukan untuk memperlancar aliran pasokan bahan baku yang dibutuhkan SPPG.
“Keberhasilan program ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga terus berupaya memperbaiki sistem distribusi bahan baku agar tidak ada pihak yang tertinggal,” ujarnya.
MBG STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI SOSIAL
Di tempat terpisah, Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik mengatakan bahwa program MBG juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ia menyebutkan, sedikitnya 11.650 orang telah bekerja di sektor dapur MBG, mulai dari juru masak hingga ahli gizi.
Jika seluruh SPPG beroperasi penuh, diproyeksikan akan menyerap hingga 29.281 tenaga kerja. “Ini bukan sekadar program gizi, tapi juga penggerak ekonomi lokal,” ucap Ahsanul, dalam sebuah kesempatan,” katanya.
“Dari program MBG, sementara ini sebanyak 944 mitra lokal dilibatkan, termasuk koperasi, BUMDes, UMKM, dan pemasok bahan pangan dari pasar tradisional,” sambung mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) sekaligus Pelaksanan BPBD Provinsi NTB tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata tentang memberi makan. Program ini adalah strategi pemulihan sosial-ekonomi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan investasi jangka panjang bagi generasi penerus NTB. (*)
