NUSRAMEDIA.COM — Seluruh Koperasi Desa Merah Putih (KMP) didorong memiliki bisnis inti (core bisnis) di bidang penyiapan kebutuhan SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan SPPG yang sudah semakin banyak (sekitar 80-an) nanti, maka kebutuhan untuk pasokan bahan bakunya juga akan banyak,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag) Sumbawa.
“Baik itu sayur, telur, dan buah-buahan sebagai peluang bisnis pengurus KMP,” sambung Adi Nusantara pada Kamis (13/11/2025). Dikatakannya, bahwa sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan SPPG itu masih diambil dari luar daerah.
Salah satunya, ungkap dia, yaitu dari pulau Lombok untuk sayur dan Telur dari Bali. Tentu jika semua daerah SPPG nya beroperasi maka kebutuhan untuk dapur MBG juga akan sangat terbatas dan berpotensi menimbulkan inflasi.
“Gak usah mau jadi agen elpiji dan pupuk karena marginnya sangat kecil. Sehingga cukup dengan menjadi suplier SPPG yang terdekat sudah memberikan keuntungan lebih,” tuturnya.
Menurut dia, Saat ini sudah ada 10 SPPG yang sudah beroperasi dengan kebutuhan sayur-sayuran mencapai 3 ton per hari. Belum lagi untuk kebutuhan telur dan daging ayam.
Sehingga pengurus KMP harus melihat peluang bisnis tersebut dengan menghimpun potensi yang ada di masing-masing desa. “Rencananya akan dibangun 83 SPPG di Sumbawa,” katanya.
“Tentu hal itu menjadi peluang bisnis bagi pengurus KMP sebagai suplier kebutuhan MBG dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa,” sambung Kepala Dinas KUKMindag Sumbawa itu.
Pemerintah pun saat ini mulai melakukan pemetaan terhadap potensi masing-masing desa untuk kebutuhan SPPG dalam mendukung program tersebut. Termasuk juga mulai memetakan jumlah produksi dalam daerah dan kebutuhan dari luar daerah untuk terus dipersiapkan.
“Kami petakan potensi dalam daerah dulu. Sehingga dengan data tersebut, kita bisa lakukan intervensi untuk penyiapan bahan baku di dalam daerah,” tambahnya.
Progam MBG, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan anak-anak dan warga mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Kordinasi lebih lanjut antar instansi juga terus dilakukan untuk memperlancar aliran pasokan bahan baku yang dibutuhkan SPPG.
“Keberhasilan program ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga terus berupaya memperbaiki sistem distribusi bahan baku agar tidak ada pihak yang tertinggal,’’ pungkasnya.
DONGKRAK EKONOMI
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, MBG yang dilaksanakan di NTB mampu menciptakan perputaran ekonomi yang cukup tinggi. Tak tanggung tanggung, nilainya mencapai miliaran rupiah setiap harinya.
Wahyudin mengatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB setidaknya ada 47 pekerja. Dengan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 3.000–4.000 penerima manfaat.
Setiap porsi makanan dalam program MBG dihargai Rp15 ribu. Rinciannya, Rp10 ribu untuk bahan makanan, Rp3 ribu untuk pekerja, dan Rp2 ribu untuk biaya operasional dapur. Sehingga dari 232 dapur yang telah beroperasi di NTB, jumlah perputaran ekonomi mencapai miliaran rupiah per hari.
“Kalau dihitung, dari satu dapur saja sudah ribuan porsi yang beredar. Kalikan dengan biaya per porsi, otomatis ada miliaran rupiah perputaran setiap harinya,” tutup Kepal BPS Wahyudin. (*)
