NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Forum Wartawan Parlemen (FWP) melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Singosari, Jawa Timur, pada Kamis (13/11/2025), untuk memperkuat pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Kunjungan yang melibatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini bertujuan untuk memperkaya perspektif media dalam mendukung kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB untuk mempelajari dan mengadopsi sistem pelatihan berbasis kompetensi yang telah terbukti sukses diterapkan di BLK Singosari. Hal ini sejalan dengan rencana memperkuat pelatihan tenaga kerja di NTB agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.
BLK Singosari sendiri dikenal sebagai pusat percontohan pengembangan pelatihan industri nasional, dengan sistem yang terintegrasi antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di sana, peserta pelatihan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui dan banyak yang langsung terserap di dunia kerja atau bahkan membuka usaha sendiri.
Isman Widodo, AP., M.M., Kepala UPT BLK Singosari, menjelaskan bahwa BLK Singosari merupakan lembaga pelatihan pertama di Indonesia, yang didirikan sejak 1953 dan diresmikan pada 1957. Hingga saat ini, lembaga ini telah menghasilkan tenaga kerja kompeten di berbagai bidang, mulai dari otomotif, listrik, tata rias, hingga pariwisata.
“Di Singosari, kami memiliki 16 kejuruan aktif dengan sistem pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Setelah pelatihan, peserta kami tidak hanya mendapat sertifikasi, tetapi juga pendampingan usaha dan akses kerja melalui perusahaan mitra,” ungkap Isman Widodo.
Pradipta Himawan Putra, S.H., perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, menegaskan pentingnya kesesuaian antara jenis pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja. “Kami ingin memastikan lulusan pelatihan benar-benar siap kerja dan mampu menjawab tantangan yang ada di industri, baik di NTB maupun di luar daerah,” jelasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB masih berada di angka sekitar 3,9 persen. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelatihan dan penempatan tenaga kerja menjadi prioritas utama bagi Pemprov NTB dalam menanggulangi masalah pengangguran.
Selain itu, dalam kunjungan ini juga dibahas potensi kerja sama antarprovinsi dalam bidang pelatihan vokasi, peningkatan kapasitas instruktur, serta pengembangan program kemitraan di NTB untuk mendukung penguatan ekonomi daerah. Pemprov NTB berharap melalui langkah ini, kesempatan kerja bagi masyarakat akan semakin luas, yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian lokal.
Dengan adanya rencana kerja sama ini, diharapkan bahwa sistem pelatihan di NTB dapat lebih terintegrasi dengan kebutuhan industri, dan para lulusan pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. (*)
