NUSRAMEDIA.COM — Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) diwajibkan mengikuti retret selama tiga hari di Markas Korem 162/Wira Bhakti.
Program ini digelar untuk memperkuat soliditas dan meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam menyukseskan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB lima tahun mendatang.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kegiatan retret tersebut tidak bertujuan untuk melakukan “militerisasi” pejabat daerah. Retret dilakukan semata-mata untuk memperkuat kekompakan struktur pemerintahan dan mengerucutkan arah kerja seluruh OPD menghadapi program pembangunan yang kompleks.
“Supaya lebih solid, supaya lebih mudah berkoordinasi antar bidang. Kita tidak bisa sendiri menyelesaikan program-program yang ada. Program tersebut wajahnya kompleks dan multi. Jadi setiap OPD mengerucut,” tegas Iqbal, Jumat, 28 November 2025.
Ia menambahkan, retret yang berlangsung sejak 28 hingga 30 November 2025 itu melibatkan unsur Forkopimda sebagai pengisi materi, termasuk Kapolda NTB dan Danrem 162/WB.
■ ANGGARAN RETRET CAPAI 260 JUTA RUPIAH
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyebut kegiatan retret akan menelan anggaran sekitar Rp260 juta. Menurutnya, seluruh Kepala OPD diwajibkan hadir tanpa pengecualian.
“Ini wajib diikuti, sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi tidak bisa ikut. Nanti kita akan lihat kalau ada yang berhalangan, apa alasannya,” ujarnya.
Nelly menjelaskan bahwa pola retret ini diadopsi dari langkah Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menggelar retret bagi para kepala daerah dan menteri. Menurutnya, metode tersebut telah memberi hasil positif dalam penyamaan persepsi dan penguatan komitmen pembangunan.
“Kami mengadopsi cara ini untuk menyamakan persepsi pembangunan lima tahun mendatang. Sekda dan Kepala Bappeda juga sudah lebih dulu ikut retret di Jatinangor. Kini giliran Kepala OPD sebagai pelaksana teknis,” jelasnya.
■ FOKUS PROGRAM IQBAL-DINDA
Nelly mengatakan retret ini sangat penting mengingat banyaknya program prioritas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Dinda) dalam lima tahun ke depan.
Tiga fokus utama di antaranya adalah:
▪︎ Pengentasan kemiskinan
▪︎ Ketahanan pangan
▪︎ Pariwisata berkelas dunia
Agar program tersebut berjalan optimal, seluruh Kepala OPD harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama. Selain itu, retret juga menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Termasuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi. Untuk itu, BPSDM mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan materi manajemen risiko.
“Kami ingin mengedukasi agar ASN tidak takut dalam bekerja selama memahami regulasi yang benar,” katanya.
■ MATERI RETRET : DARI PANCASILA HINGGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
Sejumlah materi strategis akan disampaikan selama retret, di antaranya:
▪︎ Kondusivitas wilayah oleh Kapolda NTB
▪︎ Ideologi Pancasila oleh Danrem 162/WB
▪︎ Pendampingan dan pengawasan pembangunan oleh Kejaksaan Tinggi NTB
▪︎ Pengarusutamaan gender oleh Wakil Gubernur Dinda
Dengan rangkaian materi tersebut, Pemprov NTB berharap retret ini mampu memperkuat integritas, efektivitas, dan kekompakan seluruh OPD dalam menjalankan roda pemerintahan. (*)
