NUSRAMEDIA.COM — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, dalam sebuah prosesi khidmat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025). Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan PWI NTB dalam menghadapi tantangan besar dunia pers, khususnya di era disrupsi digital.
Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir hadir langsung didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi pers, serta tokoh-tokoh media di Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Ahmad Munir mengaku terkesan dengan perkembangan NTB, terutama kawasan Mandalika yang dinilainya sebagai simbol kemajuan daerah. Ia juga mengenang kesuksesan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB yang berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk hadirnya Jalan Bypass.
“Sejarah tidak pernah berbohong. PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Dari era Bung Karno hingga Presiden Prabowo, PWI selalu menjadi bagian dari struktur strategis pembangunan nasional,” tegas Ahmad Munir.
Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas internal organisasi, terutama setelah PWI sempat melewati dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Kongres Persatuan pada Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali seluruh elemen PWI.
“Setelah dua tahun kita mengalami dinamika, kini saatnya bergerak maju. Kita harus menjaga jati diri pers nasional di tengah gempuran algoritma dan dominasi platform digital global,” ujarnya.
Ahmad Munir juga mengingatkan seluruh wartawan, khususnya di NTB, agar tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia menegaskan bahwa kepatuhan pada etika merupakan pembeda utama antara produk jurnalistik dengan konten media sosial yang tidak terikat kaidah profesional.
“Media sosial bekerja tanpa aturan, sementara pers memiliki tanggung jawab moral. Informasi yang kita sajikan harus akurat, mencerahkan, dan mendidik. Jaga integritas agar PWI tetap menjadi rumah besar wartawan yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PWI NTB terpilih, Ahmad Ikliludin, yang terpilih melalui Konferensi Provinsi (Konferprov) pada 2 Agustus 2025 lalu, menyatakan kesiapan penuh untuk mengemban amanah organisasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungan fasilitas sekretariat yang menjadi simbol eksistensi dan perjuangan wartawan di daerah.
“Pengukuhan hari ini adalah titik awal untuk membangun pers NTB yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi wartawan serta membangun sinergi dengan Pemda, BUMD, dan sektor swasta, tanpa mengorbankan independensi pers,” ujar Ikliludin.
Tak hanya itu, Ikliludin juga menyampaikan optimisme besar untuk membawa kembali ajang Hari Pers Nasional ke NTB. Ia mengungkapkan tantangan langsung dari Gubernur NTB agar PWI NTB siap menjadi tuan rumah HPN 2027.
“Kita pernah sukses menjadi tuan rumah HPN 2016. Dengan kebersamaan dan dukungan semua pihak, kami siap mengulang bahkan melampaui kesuksesan tersebut pada 2027,” ucapnya yang disambut tepuk tangan meriah para undangan.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI NTB yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang pers sebagai mitra strategis sekaligus pengontrol kinerja pemerintahan.
“Kritik dari wartawan adalah cermin bagi kami. Kami tidak ingin dininabobokan oleh pujian. Catatan, masukan, dan kritik konstruktif dari rekan-rekan PWI sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan masyarakat dapat dituntaskan,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.
Terkait dukungan fasilitas organisasi, Wagub juga memberikan sinyal positif mengenai status Sekretariat PWI NTB. Menurutnya, pemerintah terbuka untuk memberikan hibah selama gedung tersebut dirawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk kegiatan positif yang berdampak bagi kemajuan daerah.
“Jika aktivitasnya produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi NTB, tentu pemerintah siap mendukung,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus PWI NTB 2025–2030 ini dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB Tahun 2025, yang menjadi forum strategis untuk merumuskan program kerja dan arah kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan. Dengan kepengurusan baru, PWI NTB diharapkan semakin solid, profesional, dan adaptif dalam menjaga marwah pers di Bumi Gora. (*)
