NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan petani.
Pimpinan DPRD bersama Ketua Komisi III menerima audiensi dan menggelar hearing bersama Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Sumbawa.
Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), LSM FPPK, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti berbagai keluhan petani.
Khususnya, tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa itu, yakni yang berkaitan dengan persoalan lahan pertanian dan kerusakan jaringan irigasi.
Menurutnya, sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan cukup serius akibat banjir yang terjadi di beberapa lokasi. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi air ke lahan pertanian dan berpotensi mengganggu produktivitas petani.
“Gabungan P3A menyampaikan keluhan terkait kerusakan irigasi serta lahan pertanian yang terdampak banjir di sejumlah titik. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan produksi pertanian,” ujarnya.
Berlian Rayes menegaskan, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dapat segera merespons dan mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
“Kami berharap keluhan para petani ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan provinsi. Hal ini sejalan dengan pesan dan Nawa Cita Presiden Prabowo, di mana salah satu fokus utamanya adalah mewujudkan swasembada pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Sumbawa. Karena itu, keberlanjutan dan perbaikan infrastruktur irigasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas produksi dan kesejahteraan petani.
DPRD Kabupaten Sumbawa pun berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi petani serta memastikan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan berjalan optimal demi memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)
