NUSRAMEDIA.COM — Knowledge Management Center (KMC) pada Platform SEPAKAT didorong untuk berkembang lebih jauh, bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan dokumen dan informasi pemerintahan. KMC diharapkan menjadi ruang kerja pengetahuan yang mampu menghubungkan data, informasi, regulasi, pengalaman, serta pembelajaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa keberadaan KMC memiliki peran strategis dalam memperkuat transformasi pemerintahan digital di Provinsi NTB.
Menurutnya, pengelolaan pengetahuan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pemerintahan. Pengetahuan yang tersimpan di lingkungan pemerintah tidak cukup hanya didokumentasikan, tetapi harus dapat ditemukan, dibagikan, dipelajari, dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan.
“KMC harus kita dorong menjadi ruang kolaborasi pengetahuan, bukan hanya tempat menyimpan dokumen. Di dalamnya harus ada data, informasi, regulasi, pengalaman, dan pembelajaran pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama,” ujar Ahsanul Halik.
Ia menjelaskan, pemanfaatan KMC dapat memperkuat implementasi NTB Satu Data sekaligus mendorong proses perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Dengan tersedianya pengetahuan yang terkelola dengan baik, perangkat daerah akan lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam merancang maupun mengevaluasi program pembangunan.
Lebih jauh, KMC juga diharapkan mampu mengurangi pola kerja sektoral yang selama ini berpotensi membuat pengetahuan dan pengalaman pembangunan hanya berputar di masing-masing perangkat daerah.
Melalui ruang pengetahuan yang terintegrasi, pengalaman dari satu perangkat daerah dapat menjadi pembelajaran bagi perangkat daerah lainnya. Praktik baik dapat direplikasi, sementara berbagai tantangan dan solusi yang telah ditemukan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan berikutnya.
“Yang kita bangun bukan sekadar sistem atau platform teknologi. Yang lebih penting adalah budaya kerja pemerintahan yang mau berbagi pengetahuan, belajar dari pengalaman, dan bekerja secara kolaboratif,” tegasnya.
Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, KMC juga dinilai dapat menjadi jembatan pertukaran pengetahuan. Regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dapat dipahami dalam konteks implementasi daerah, sementara pengalaman daerah dalam menjalankan pembangunan dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif.
Dengan demikian, KMC tidak berhenti pada fungsi dokumentasi, tetapi berkembang menjadi instrumen yang mendukung siklus pengetahuan pemerintahan—mulai dari mengumpulkan, mengelola, berbagi, mempelajari, hingga memanfaatkan pengetahuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Ahsanul Halik berharap pengembangan KMC dapat berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pemerintahan digital di NTB. Kolaborasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar pengetahuan tidak terfragmentasi, melainkan menjadi aset bersama yang terus berkembang.
Pada akhirnya, KMC diharapkan mampu membantu pemerintah bekerja lebih kolaboratif, belajar lebih cepat, dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data serta bukti.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengetahuan yang kita miliki benar-benar memberi nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan dan bermuara pada pelayanan serta pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
