NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membangun fondasi baru pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) berbasis talenta dan data. Melalui Program Profiling ASN (Pro ASN) Tahun 2026, potensi dan kompetensi aparatur dipetakan secara lebih objektif untuk memastikan setiap ASN dapat berkembang dan ditempatkan sesuai kapasitas serta kebutuhan organisasi.
Kegiatan Pro ASN 2026 berlangsung di UPSCPKP ASN BKN Mataram, Kamis (27/08/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala UPSCPKP ASN BKN Mataram, Waisul Qorni, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si.
Program ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta instansi pemerintah.
Lewat profiling tersebut, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi, kompetensi, karakteristik, dan profil setiap ASN. Data yang dihasilkan nantinya dapat menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi, perencanaan karier, penempatan pegawai hingga pengisian jabatan dengan mengedepankan prinsip sistem merit.
Bagi Pemprov NTB, Pro ASN bukan sekadar agenda administratif. Program ini menjadi instrumen penting untuk membangun manajemen talenta yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah dapat mengidentifikasi ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tertentu secara lebih tepat. Dengan demikian, pengembangan karier maupun penempatan pegawai tidak lagi semata-mata bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, potensi, dan kebutuhan organisasi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memperkuat kualitas birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan mampu menghadapi tuntutan perubahan.
Semangat utama yang dibangun melalui program ini adalah memastikan setiap ASN memperoleh ruang untuk berkembang sekaligus dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Data hasil Pro ASN nantinya menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Pemerintah daerah diharapkan memiliki peta talenta yang lebih akurat untuk mendukung pengembangan kompetensi, mobilitas dan penempatan pegawai, sekaligus menyiapkan kader-kader kepemimpinan birokrasi di masa mendatang.
Pemetaan ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan visi pembangunan daerah. Sebab, birokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh jumlah aparatur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menemukan orang yang tepat untuk tugas yang tepat.
ASN dengan kompetensi yang sesuai, ditempatkan pada posisi yang tepat, dan terus dikembangkan kapasitasnya diyakini dapat menjadi salah satu kunci memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, Pro ASN 2026 bukan sekadar proses memotret profil aparatur. Program ini menjadi langkah Pemprov NTB membangun peta talenta birokrasi—menemukan potensi, mengembangkan kapasitas, membuka ruang karier berbasis merit, dan menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi kebutuhan organisasi.
Dari pemetaan inilah fondasi birokrasi NTB yang lebih profesional dan berbasis data mulai dibangun: menemukan talenta terbaik, mengembangkan kemampuan mereka, lalu menempatkannya pada ruang pengabdian yang paling tepat untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia. (*)
