NUSRAMEDIA.COM — Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai tidak logis apabila daerah harus menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Besarnya beban pembiayaan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah tertekan.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, menegaskan kewajiban tuan rumah PON 2028 menyiapkan dana Rp1 triliun sebagaimana permintaan KONI Pusat merupakan sesuatu yang sangat tidak logis.
“Jika sekarang, semua beban dikenakan ke daerah yang menjadi tuan rumah. Ini nggak logis dan tidak fair,” ujar Legislator Udayana jebolan Dapil I Kota Mataram tersebut, Senin (09/11/2026).
Menurut Made, tujuan utama NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah PON 2028, yang kini turut dibantu DKI Jakarta, tidak lain agar pemerintah pusat membantu daerah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut.
Made Slamet : Jika Semua Beban Ditanggung Daerah, Lebih Baik Mundur
Made menilai, apabila pada akhirnya seluruh beban pembiayaan justru dibebankan kepada daerah, termasuk kewajiban menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun, NTB sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur sebagai tuan rumah PON 2028.
“Jika lagi daerah dibebankan. Kemudian ada kewajiban harus ada dana untuk PON 2028 sampai Rp1 triliun, baiknya NTB mundur saja sebagai ruan rumah PON. KONI Pusat, jelas namanya main-main,” kata Made.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan. Pemerintah pusat menahan 50 persen dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov NTB yang nilainya mencapai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026.
Dengan kondisi tersebut, kewajiban menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk PON 2028 dinilai menjadi beban yang sangat berat bagi daerah. Apalagi, saat ini mayoritas program pembangunan daerah tertunda akibat kondisi APBD NTB yang memprihatinkan.
DPRD Desak Gubernur Lobi Pemerintah Pusat
Atas kondisi tersebut, Made mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan KONI Pusat untuk membicarakan kewajiban penyediaan anggaran Rp1 triliun tersebut.
Menurutnya, apabila APBD dipaksakan untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON 2028, DPRD NTB dipastikan akan melakukan penolakan.
“Kami tunggu kemampuan lobi Pak Gubernur soal ini. Karena kondisi sekarang saja, kita semuanya sudah kelimpungan, lagi ada kewajiban dana Rp1 triliun,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD NTB : Mustahil Mengandalkan APBD
Senada dengan Made Slamet, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir juga menilai sangat mustahil apabila APBD NTB dibebani pembiayaan hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan PON 2028.
Pasalnya, kemampuan fiskal daerah dipastikan tidak akan mencukupi untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu. “Barang mustahil (Pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegasnya.
Muzihir menegaskan, terkait permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun, dirinya enggan berspekulasi lebih jauh.
Ia mengaku akan bertemu dengan Pemprov NTB untuk membicarakan lebih lanjut persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
KONI Pusat Sebut Rp1 Triliun Masih Perkiraan Awal
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Suwarno, mengatakan estimasi kebutuhan dana Rp1 triliun untuk penyelenggaraan PON 2028 masih berupa perkiraan awal.
Menurutnya, perhitungan kebutuhan anggaran secara terperinci baru dapat dilakukan setelah masing-masing bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja dan menyusun kebutuhan penyelenggaraan.
“Ya, mungkin Rp1 triliun,” kata Suwarno usai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 NTB di Mataram, Jumat (30/10). Ia menjelaskan, angka tersebut mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON, bukan hanya perbaikan fasilitas pertandingan.
Sementara itu, biaya renovasi venue akan menambah kebutuhan anggaran di luar perkiraan Rp1 triliun tersebut. “Anggaran Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi (anggaran, red),” pungkasnya. (*)
