NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mematangkan dukungan bersama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Dalam persiapan ajang olahraga nasional tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya mengoptimalkan venue olahraga yang telah tersedia melalui revitalisasi, renovasi, dan perbaikan. Pendekatan ini dinilai lebih efisien agar pemerintah tidak terbebani pembangunan fasilitas baru yang belum mendesak.
Hal tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam High Level Meeting yang membahas sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas, penguatan sinergi pembangunan nasional dan daerah, serta dukungan bersama untuk menyukseskan PON XXII/2028, Jumat (13/11).
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan sekaligus memperjelas peran dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung berbagai agenda strategis daerah, termasuk persiapan penyelenggaraan PON.
Optimalisasi Venue, Hindari Pemborosan Anggaran
Terkait kesiapan sarana olahraga, Gubernur menekankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia. Revitalisasi, renovasi, dan perbaikan dinilai menjadi langkah yang lebih efisien dibandingkan harus membangun venue baru.
“Fokus kita memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada. Venue yang sudah ada tinggal melakukan revitalisasi, renovasi dan perbaikan. Jadi bukan membangun venue baru,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan venue baru tetap dimungkinkan, tetapi diarahkan kepada pihak swasta. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memusatkan dukungan anggaran pada peningkatan kualitas dan kesiapan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON.
Gubernur juga mengingatkan bahwa seluruh program harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan fasilitas dan aset yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah tidak adanya pemborosan. Kita harus memanfaatkan fasilitas dan barang yang sudah tersedia, kemudian mengoptimalkannya agar dapat digunakan secara maksimal,” jelasnya.
Perkuat Gerakan Indonesia ASRI dan Pemulihan Lingkungan
Selain membahas persiapan PON, pertemuan tersebut juga mengagendakan penguatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), khususnya dalam penanganan persoalan sampah dan pemulihan lingkungan.
Gubernur Miq Iqbal menilai persoalan sampah dan kondisi kawasan hutan membutuhkan komitmen bersama serta langkah nyata dari seluruh pemerintah daerah.
Implementasinya antara lain melalui gerakan pembersihan sampah secara bersama-sama di berbagai wilayah dan penanaman kembali pohon, terutama pada kawasan yang rawan banjir. Upaya tersebut diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat.
Pembagian Anggaran Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah
Terkait pembiayaan, Miq Iqbal menyampaikan bahwa pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penyesuaiannya akan mempertimbangkan kebutuhan, komitmen, serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah.
Pemkab dan Pemkot Didorong Perkuat Sinergi Program
Sementara itu, Wali Kota Mataram sekaligus Ketua KONI Provinsi NTB, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas sejumlah kegiatan awal serta replikasi dan revitalisasi program yang dapat diterapkan di daerah.
“Kami sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di sejumlah kota sebagai langkah awal. Kemudian, hari ini kami juga membahas mengenai replikasi dan revitalisasi berbagai program yang nantinya dapat diterapkan di daerah,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov NTB mendorong kesamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terarah dan saling mendukung.
Sinkronisasi dan harmonisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kesiapan NTB dalam menyukseskan PON XXII/2028, tetapi juga memastikan setiap sumber daya pembangunan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
