
NUSRAMEDIA.COM — Penguatan tata kelola data menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Untuk memperkuat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong integrasi data serta penyelenggaraan statistik sektoral melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan.
Karena itu, penguatan Satu Data Indonesia harus menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kepala Dinas yang akrab disapa Dr. Aka tersebut mengungkapkan, sebanyak 825 dataset telah berhasil diintegrasikan melalui Portal NTB Satu Data ke dalam Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri.
Capaian ini menjadi bagian penting dari upaya membangun interoperabilitas dan keterhubungan data antarsistem pemerintahan, sekaligus memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis data.
825 Dataset Terintegrasi, NTB Perkuat Keterhubungan Data Antardaerah
Menurut Dr. Aka, tantangan berikutnya adalah memperkuat interoperabilitas data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan dan intervensi pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” ujarnya.
Dengan keterhubungan data yang semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki kesamaan basis informasi dalam menentukan arah kebijakan serta merumuskan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Raih Terbaik II Nasional SDGs Action Awards 2026
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Aka juga menyampaikan keberhasilan NTB meraih Terbaik II Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi melalui praktik baik bertajuk Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.
Penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB dengan dukungan pembinaan BPS.
Praktik baik tersebut menggambarkan transformasi cara pemerintah dalam merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, mengendalikan, hingga mengevaluasi pembangunan melalui pemanfaatan data.
Capaian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Perubahan Pergub Satu Data Perkuat Koordinasi dan Berbagi Pakai Data
Untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan Satu Data, Pemprov NTB juga telah menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data.
Regulasi tersebut memperjelas pembagian peran Walidata dan Produsen Data, memperkuat koordinasi, serta mendorong berbagi pakai data lintas instansi.
Penguatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem data pemerintahan yang lebih terpadu, sehingga keterhubungan informasi antarlembaga dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan secara lebih efektif.
Dr. Aka Tekankan Integritas dan Transparansi Evaluasi Statistik Sektoral
Selain integrasi data dan penguatan regulasi, Dr. Aka turut menekankan pentingnya menjaga integritas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Menurutnya, proses penilaian harus berlangsung secara objektif, konsisten, transparan, dan akuntabel. Setiap perubahan nilai dalam proses harmonisasi juga harus disertai alasan teknis yang jelas, berbasis bukti, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi penting agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, sekaligus dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola data di setiap pemerintah daerah.
Lima Agenda Strategis Penguatan Statistik Sektoral
Lebih lanjut, Dr. Aka menyampaikan lima agenda penguatan statistik sektoral yang perlu menjadi komitmen bersama. Kelima agenda tersebut meliputi penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia.
Kemudian peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan sebagai instrumen kendali pembangunan. Dashboard tersebut diharapkan mampu menyajikan kondisi riil daerah, perkembangan indikator, capaian program, serta berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan.
Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kumpulan informasi administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memantau pelaksanaan pembangunan dan mendukung pengambilan keputusan secara tepat.
Satu Data Harus Menghasilkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Dr. Aka menegaskan bahwa keberhasilan Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau dataset yang dimiliki pemerintah, melainkan dari sejauh mana data tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov NTB berharap sinergi antara Bappeda, BPS, Dinas Kominfotik, dan seluruh perangkat daerah kabupaten/kota semakin kuat dalam mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara lebih terukur demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTB. (*)












