NUSRAMEDIA.COM — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanaman Modal.
Kegiatan itu berlangsung tepatnya di Hotel Golden Palace, Kamis (09/10/2025). Adapun tema besar yang diangkat, yakni “Melalui Workshop LKPM, Kita Tingkatkan Pemahaman dan Efektivitas Pelaporan Penanaman Modal Secara Online Melalui Aplikasi OSS-RBA.”
Acara tersebut diikuti oleh para pelaku usaha dan stakeholder terkait dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Kepala DPMPTSP NTB Haji Irnadi menegaskan pentingnya komitmen bersama.
Terutama dalam mewujudkan iklim investasi yang optimal di NTB. Salah satu langkah kuncinya adalah, meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap tata cara dan prosedur pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online melalui aplikasi OSS-RBA.
“Yang perlu kita bangun bersama dalam kegiatan ini adalah komitmen untuk mewujudkan investasi yang optimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata pria yang juga mantan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB tersebut.
Lebih lanjut, H. Irnadi menyoroti tiga hal utama yang sering menjadi kekhawatiran pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Pertama, kekhawatiran bahwa pengisian data investasi pada LKPM akan berdampak pada kewajiban pajak.
Kedua, lanjut dia, soal anggapan bahwa pelaporan LKPM tidak terlalu penting. “Dan ketiga adalah kurangnya pemahaman mengenai tata cara pelaporan penanaman modal,” kata pria yang dikenal santun dan ramah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, H. Irnadi menegaskan bahwa pengisian data LKPM tidak berkaitan dengan kenaikan pajak, melainkan bertujuan untuk memantau perkembangan investasi di NTB secara akurat.
“Pengisian data LKPM dilakukan semata-mata untuk melihat progres dan perkembangan investasi di daerah, bukan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi para pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM secara tepat waktu, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dan peningkatan realisasi investasi di NTB. (Adv/*)
