HEADLINE

Disetujui Jadi Perda, APBD NTB 2024 Ditargetkan Rp6,1 Triliun Lebih

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait Persetujuan Ranperda APBD NTB 2024 dan Nota Keuangan APBD NTB menjadi Perda. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua I, II dan III DPRD Provins Nusa Tenggara Barat yaitu Nauvar Furqoni Farinduan, H Muzihir dan Yek Agil. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Rapat Paripurna, Kamis malam (30/11/2023). Fokus agenda sidang paripurna kali ini, yakni terkait persetujuan Ranperda APBD NTB 2024 dan Nota Keuangan APBD NTB menjadi Perda. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua I, II dan III DPRD Provins Nusa Tenggara Barat yaitu Nauvar Furqoni Farinduan, H Muzihir dan Yek Agil.

Dimulai dengan penyampaian Laporang Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2024 yang disampaikan oleh Juru Bicara Banggar H Bukhori Muslim. Dikatakan Bukhori Muslim, sesuai amanat Pasal 17 PP Nomor 12 Tahun 2018 da Tata Tertib DPRD NTB, Ranperda APBD TA 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2024.

Dimana beberapa waktu lalu telah disepakati dan disetujui secara bersama antara eksekutif dan legislatif pada sidang paripurna sebelumnya. “Selanjutnya Ranperda APBD 2024 ini, Insya Allah akan ditetapkan menjadi Perda APBD 2024 melalui ketetapan DPRD,” ujarnya. “Juga atas dasar kesepakatan bersama antara Pj Gubernur dengan Pimpinan DPRD NTB,” imbuhnya.

Baca Juga:  Dinas PUPR Sumbawa Lakukan Perbaikan Jalan Osap Sio

Disampaikan pokok-pokok kesepakatan Banggar dengan eksekutif mengenai rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam nota keuangan dan ranperda APBD 2024. Yakni Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp6.181.338.970.389. Dimana mengalami peningkatan sebesar Rp56.094.766.349 atau 0,92 persen dari  pendapatan pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp6.125.244.204.040.

Sedangkan target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.102.559.807.674 atau naik 4,03 persen yakni Rp120.260.940.748 dari PAD APBD Perubahan 2023 sebesar Rp2.982.298.866.926. Kemudian penurunan terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 0,86 persen dan retribusi daerah sebesar 2.332,06 persen. Sementara itu kenaikan juga terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni sebesar 4,66 persen.

Selanjutnya, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.078.779.162.715 turun sebesar Rp64.155.941.131 atau 2,04 persen dari pendapatan transfer APBD Perubahan 2023 sebesar Rp3.142.935.103.846. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ditargetkan pada APBD 2024, sementara pada APBD Perubahan 2023 ditargetkan Rp10.233.268. Sedangkan belanja ditargetkan sebesar Rp6.108.572.143.903 meningkat sebesar Rp66.128.879.181 atau turun 1,07 persen dari belanja pada APBD Perubahan 2023 yang sebesar Rp6.174.771.023.084.

Baca Juga:  Pj Gubernur Hassanudin Ngaku Bangga MXGP Terlaksana di NTB

Adapun belanja terdiri dari : Belanja Operasi sebesar Rp4.422.513.275.714. Kemudian Belanja Modal sebesar Rp518.403.648.589, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar   Rp170.000.000.000. “Belanja Transfer sebesar Rp997.655.219.600 sehingga defisit Rp72.766.826.486,” ujarnya. Tak hanya itu, diungkapkan pula terkait pembiayaan daerah yakni terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp50.000.000.000 turun sebesar Rp12.526.819.044 atau 20,03 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD Perubahan 2023 yang sebesar Rp62.526.819.044.

Selanjutnya diungkapkan pula terkait Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp122.766.826.486, naik 839,30 persen dari pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp13.070.000.000. Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.766.826.486 atau turun 47,13 persen dari pembiayaan netto pada APBD Perubahan 2023 Rp49.526.819.044.

Struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdapat dalam lampiran, kata dia, merupakan bagian yng tidak terpisahkan dari Laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ini. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dapat menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dituangkan dalam Berita Acara (BA) persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Pj Gubernur NTB. Setelah mendapat persetujuan anggota DPRD Provinsi NTB dalam sidang paripurna Ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Gratis, Buruan Tonton! Sky Lancing Lombok Tengah Kembali Gelar Kejuaraan Paralayang

Sementara itu, Pj Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas segala ide, gagasan, kerja keras, dan kesabaran yang telah ditunjukkan selama proses pembahasan Ranperda ini. “Dimana berbagai pertanyaan, kritik dan saran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD dalam proses penyusunan anggaran ini, merupakan masukan yang konstruktif yang sangat berarti bagi kami,” katanya.

“Sebagai acuan yang dapat Pemprov gunakan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pada apbd secara khusus dan tata kelola keuangan daerah pada umumnya. Kita telah bersama-sama menghadapi berbagai perbedaan pendapat, namun semangat untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan masyarakat NTB selalu mendominasi,” terangnya.

Persetujuan terhadap produk hukum ini adalah langkah besar menuju peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di nusa tenggara barat. “Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesepakatan formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga kesepakatan kita untuk mewujudkan NTB yang lebih baik,” demikian Pj Gubernur NTB. (red)