NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan harapannya kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB untuk fokus beberapa hal. Antara lainnya persoalan defisit anggaran akibat utang yang “membelit” APBD menyusul telah ditetapkannya Pj Gubernur NTB.
Dimana Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir mengaku sudah mengetahui akan adanya informasi terkait dengan penetapan Lalu Gita Ariadi menjadi Pj Gubernur NTB.
“Hanya saja fisik suratnya belum kita lihat,” ujarnya kepada sejumlah wartawan pada Jum’at 1 September 2023 di Kota Mataram. Disisi lain, Muzihir mengaku bersyukur atas penunjukan orang daerah menjadi Pj Gubernur NTB oleh Presiden Jokowi.
“Kita bersyukur aja. Akhirnya orang daerah ditunjuk Presiden,” ucap pria yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB tersebut. Ia berharap Pj Gubernur NTB yang ditunjuk Presiden nantinya dapat segera melakukan langkah penyehatan terhadap APBD NTB.
“PR nya hanya menyehatkan APBD. Itu saja. Kalau bisa, APBD kita 2024 bisa sehat. Dan di tahun 2023 ini utang tuntas,” harapnya. Sosok HL Gita Ariadi menurutnya sangat memahami terkait dengan kondisi APBD NTB dan cara menyehatkannya.
“Kira-kira dimana ‘bocornya’ beliau juga mengetahuinya. Dan kebocoran itu harus ditutup agar tidak bocor lagi,” katanya. Soal masih adanya tunggakan utang tahun 2022 sekitar Rp100 miliar serta belum adanya program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 juga menjadi atensi pihaknya.
“Sisa utang sebesar Rp100 miliar tersebut bisa tuntas tahun ini, insya Allah. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah tidak adanya program kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Padahal ini sudah masuk triwulan kedua. Nah inilah tugas berat PJ Gubernur,” kata H Muzihir.
Sekedar informasi, Tenaga Ahlo Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa penetapan Pj Gubernur disejumlah daerah telah diputuskan kemaron. Keputusan itu ditetapkan langsung oleh Presiden Jokowi. Keputusan nama-nama Pj Gubernur diambil dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya.
Menurut Ngabalin, para pj gubernur akan dilantik dalam waktu dekat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden. Nama-nama Pj Gubernur yang telah diputuskan Jokowi itu adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanudin. Selanjutnya Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake. Kemudian Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin. (red)
