Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menargetkan angka kemiskinan ekstrem di NTB yang masih di angka 2,04 persen hilang pada 2029 mendatang.

Salah satu upaya itu, ungkap Gubernur Iqbal, yakni melalui program desa berdaya. Tahun ini 40 desa akan menjadi sasaran program desa berdaya tranformatif dan tematik.

“Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan,” kata Gubernur Iqbal, Senin (27/10/2025).

Iqbal menjelaskan, akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan. Itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan ‎program desa berdaya.

“Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026,” ungkap orang nomor satu di NTB tersebut.

Lebih lanjut, dua skema tersebut terdiri atas desa berdaya tematik dan desa berdaya transformatif. Skema tematik, sasarannya seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB.

Baca Juga:  Tiga Sektor Fokus Pangan Desa Kalimantong Sumbawa Barat

“Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa,” ucap mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki tersebut kepada wartawan di Mataram.

‎Untuk skema kedua, lebih lanjut diterangkan oleh Gubernur Iqbal, yakni desa berdaya transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem.

Desa berdaya transformatif ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1.

“Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa,” jelasnya. Ditambahkannya, verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program desa berdaya NTB.

Baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.

Baca Juga:  Tiga Ruas Jalan Penting di Sumbawa Disetujui Pusat, Syamsul Fikri Apresiasi Perjuangan Gubernur NTB

‎”Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” urai Gubernur NTB asal Lombok Tengah itu.

‎Untuk pelaksanaannya, Gubernur Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan.

Mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, kata Gubernur Iqbal, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.

“Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik,” katanya.

‎Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp300 sampai Rp500 juta per/desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap.

Karena bakal disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa. ‎”Untuk desa berdaya transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp7 juta per/kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan,” ungkapnya.

‎Ia menegaskan, pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota.

Baca Juga:  Podcast Bintang Diskominfotik NTB Edisi ke-18 Bahas Seni Pertunjukan dan Kesadaran Spiritual

Termasuk pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional. Untuk diketahui, desa berdaya menjadi program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Desa Berdaya Transformatif berupaya mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk lebih berdaya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Program ini menyasar 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa.

Sementara untuk desa berdaya tematik menjangkau 336 desa miskin absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya. Fokusnya adalah pengembangan potensi lokal.

Yaitu melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama: sebanyak 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan sebanyak 5 potensi keunggulan kompetitif. (*)