NUSRAMEDIA.COM — Diketahui bersama, belum lama ini seluruh Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Mereka secara resmi melaksanakan kegiatan reses masa sidang III DPRD Provinsi NTB atau serap aspirasi masyarakat diberbagai titik.
Isu dorongan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) saat ini memang lagi hangat dari berbagai elemen, khususnya di Pulau Sumbawa.
Selain keras bersuara, masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa juga sempat menggelar aksi demonstrasi secara nyata di sejumlah titik.
Itu semua dilakukan, tak lain guna mendorong sekaligus mendesak pemerintah agar segera merealisasikan terbentuknya PPS.
Nampaknya suara-suara itu tak terhenti sampai disitu saja. Pasalnya, saat agenda reses Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah isu PPS kerap mencuat.
Dimana menurut politisi PKB itu, isu PPS kerap disampaikan oleh warga disebagian besar titik reses. “Memang kerap muncul,” ujarnya.
“Dari 14 titik (giat reses), warga mengatensi soal PPS ini hingga di 12 titik,” imbuh Legislator Udayana jebolan Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima itu.
Ditegaskannya, isu PPS yang disuarakan warga bukan tanpa alasan. Karena warga mengharapkan kesetaraan. Terutama soal pembangunan dan pelayanan.
“Warga menginginkan kesetaraan,” tutur Eks Ketua Badan Pembemtukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Provinsi NTB itu.
Menurut pria yang akrab disapa Guru To’i itu, PPS diyakininya akan terwujud. Ini, kata dia, hanya persoalan waktu saja.
Dimana tinggal menunggu waktu pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
“(Realisasi) PPS (hanya tinggal) menunggu waktu dicabut moratorium,” kata Dewan Guru To’i. Apalagi dari segi syarat dinilainya telah rampung.
Oleh karenanya, masyarakat harus besabar menunggu kebijakan pemerintah pusat sembari memastikan langkah Pemprov NTB.
Terutama dalam memastikan pemerataan pelayanan dan pembangunan di NTB (Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok).
Pria yang juga kerap disapa Yongki itu juga lantas memberikan pandangan sebagai salah satu solusi konkret yang harus diperhatikan Pemprov NTB.
Utamanya, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar segera membangun Kantor Perwakilan Pemprov NTB di Pulau Sumbawa.
Ini agar dapat memastikan keseimbangan. Baik itu dari sisi pelayanan maupun pembangunan. Karena dengan hadirnya kantor perwakilan di Pulau Sumbawa akan memberikan dampak yang sangat positif.
“Pemprov NTB harus hadir dalam membangun dan memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat Pulau Sumbawa,” sarannya.
“Dua impactnya, kalau ada kantor perwakilan. Pertama, Pemprov hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mempercepat pelayanan sesuai fakta di lapangan, utama di Pulau Sumbawa,” lanjutnya.
Bila perlu, masih kata Akhdiansyah, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bisa berkantor di kantor perwakilan tersebut secara bergantian.
Dengan harapan, selain lebih dekat dengan masyarakat, porsi perhatian juga akan terasa lebih adil. Karena dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (red)
