NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI Johan Rosihan nampak geram dan langsung angkat bicara menyoroti keras Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pasalnya, BPIP mengeluarkan sebuah aturan yang meniadakan opsi pengenaan jilbab atau hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Politisi PKS yang dikenal vocal itu bahkan justru mengaku tidak mengerti apa yang menjadi konsideran dari aturan yang dibuat oleh BPIP tersebut.
“Kalau kita bicara dari atas yaitu Pancasila sendiri, sudah jelas sila pertama menegaskan soal Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Johan Rosihan.
“Artinya bahwa semua warga dijamin hak beragama dan beribadah sesuai dengan syariat agamanya,” sambung pria yang duduk di Komisi IV DPR RI tersebut.
Demikian pula di pembukaan UUD NRI 1945, terang dia, dengan tegas dinyatakan di alinea ketiga bahwa atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa.
“Dan didorong oleh keinginanan yang luhur kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kita,” papar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI itu.
“Nah, masa untuk memperingati kemerdekaan itu kita membuat aturan yang membuat generasi penerus kita meninggalkan identitas keagamaannya sebagi bentuk ibadahnya kepada Allah kuasa yang memberi kita kemrdekaan itu?,” tanyanya.
Kemudian dialenia ke empat pun, kata Johan Rosihan, dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.
“Yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila sebagai dasar dan cara pandang kita sebagai bangsa. Demikian pula dalam batang tubuh UUD NRI 1945 Pasal 29,” tegasnya.
“Kembali ditegaskan soal dasar kehidupan kebangsaan kita bahkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Johan Rosihan mempertanyakan keras soal landasan hukum BPIP membuat aturan itu. “Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar hukum BPIP untuk membuat aturan itu?,” tanyanya geram.
“Jangan timbulkan discursus publik bahwa anak-anak itu harus mengikuti aturan tentang paskibraka dan lain-lainnya (dengan) narasi yang menyesatkan,” sambungnya menyesalkan.
Dengan peristiwa ini, menurut Legislator Senayan dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu, justru menambah keyakinan bersama bahwa Pancasila adalah dasar yang kuat.
“Dengan kejadian ini, semakin meyakinkan kita, bahwa Pancasila itu adalah dasar yang kuat kita sebagai bangsa,” tegas pria yang berhasil terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode keduanya itu.
Maka dari itu, dia mengingatkan kepada para pihak agar tidak membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila. Karena sudah pasti akan mendapat kecaman dari rakyat.
“Siapapun yang coba-coba membuat tafsir, membuat aturan yang bertentangan dengan pancasila itu, pasti akan ditolak dan dilawan oleh rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkas Johan Rosihan. (red)
