NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan (JR) angkat bicara, Rabu (28/02/2024). Kali ini merespon perkembangan harga beras yang dinilai semakin “ugal-ugalan” bahkan dinilai sebagai harga beras tertinggi dalam sejarah.
Menurutnya, kondisi harga beras yang semakin mahal dan stoknya di pasaran semakin langka adalah akibat dari kegagalan pemerintah dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu hingga hilir.
“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras. Bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik. Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu,” tegas Johan.
Dia tak menampik bahwa memang benar terjadi penurunan produksi akibat perubahan iklim, tapi kata politisi PKS ini, jumlahnya tidaklah signifikan. Justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan.
Yakni dari pertanian ke non pertanian yang terus meningkat setiap tahun. Termasuk penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih.
Tak hanya itu, bahkan Johan menilai kebijakan Impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi sebab rusaknya kemandirian pangan nasional.
Legislator Senayan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu, berharap pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi persoalan beras ini. “Bagi saya harus ada terobosan baru dari pemerintah,” dorongnya.
“Untuk meningkatkan produksi beras seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang besar untuk kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi,” imbuhnya.
Selama ini, masih kata Johan, pemerintah dinilai gagal memperbaiki tata kelola beras mulai tata kelola harga, pasca panen, distribusi, manajemen stok, integrasi pasar beras, dan tata kelola konsumsi beras dan lainnya.
“Saya mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat untuk mendongkrak produktivitas dengan sistem budidaya yang lebih baik dengan memberdayakan para penyuluh pertanian dan perlindungan kepada petani secara optimal,” tegasnya.
“Selain itu pemerintah mesti mengatasi kondisi food looses (kehilangan) padi yang masih besar di Indonesia melalui penanganan pascapanen yang tepat,” sambung Johan Rosihan.
Persoalan kelangkaan dan harga beras yang terus meroket ini, menurut dia, jangan hanya dilihat bahwa harga dunia sedang tinggi atau menyalahkan cuaca.
Namun pemerintah sendiri gagal melakukan perbaikan tata kelola beras dan angka produksi terus menurun setiap tahun. Bahkan dari sisi rata-rata konsumsi beras malah mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir.
Hal ini menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) cenderung menurun 11,6 persen konsumsi beras perkapita. Ketua DPP PKS ini juga mendorong pemerintah harus memperbaiki kondisi pasar beras di Indonesia.
Sehingga, kata dia, harga dapat lebih stabil dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang. “Saya menganjurkan agar segera diperbaiki pola distribusi beras yang lebih efisien diseluruh wilayah Indonesia,” desaknya.
“Serta integrasi harga beras di pasaran mengingat harga beras domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional,” lanjut Johan Rosihan lagi.
Lebih jauh disampaikan anggota DPR RI kelahiran asli Sumbawa itu bahwa produksi pada tahun 2023 lalu mengalami penurunan sekitar satu juta ton.
Dimana pemerintah diniliai tidak mampu mengantisipasi terjadinya gagal panen di daerah sentra beras akibat rendahnya kinerja dan anggaran pertanian.
“Kita saksikan ratusan warga antre berjam-jam untuk mendapatkan beras murah, karena harga beras melonjak menyentuh harga Rp14.000 perkilogram untuk beras medium,” ungkapnya.
“Dan Rp18.000 perkilogram untuk beras premium. Pemerintah harus segera melakukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras sebagai komoditi pangan pokok demi ketahanan pangan dan stabilitas nasional,” tutup Johan Rosihan. (red)
