

NUSRAMEDIA.COM — Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa, Ida Rahayu mengaku prihatin atas ‘lelet’ alias lambatnya progres pembangunan RSUD Sumbawa di wilayah Sering yang baru mencapai 37 persen.
Hal ini disampaikan Ida Rahayu dalam interupsinya saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Senin (21/07/2025) kemarin, yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2024.
Ida Rahayu menegaskan, jika pembangunan tidak tuntas akhir tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berisiko kehilangan bantuan hibah alat kesehatan senilai Rp105 miliar dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan konsultasi Fraksi PAN dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Ida menyebut Pemerintah Pusat telah menyiapkan bantuan alat medis canggih untuk RSUD Sering. Namun, syaratnya, pembangunan fisik rumah sakit harus selesai 100 persen akhir 2026.
“Jika tidak, kita bisa kehilangan kesempatan emas ini. Rp105 miliar bukan angka kecil. Ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Sumbawa secara signifikan,” tegas Ida Rahayu di hadapan sidang.
Politisi asal Dapil 4 ini mendesak Pemkab Sumbawa lebih agresif mencari sumber pendanaan, baik melalui APBD Provinsi, APBN, maupun skema pembiayaan alternatif. Ia mengingatkan keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam memperjuangkan proyek strategis sebelumnya, seperti pembangunan Jalan Batu Lanteh dan pendirian Universitas Pertahanan.
“Kami percaya kemampuan lobi Bupati dan Wabup bisa membuka jalan untuk percepatan pembangunan RSUD ini. Jangan sampai mangkrak dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain soal pembangunan, Ida juga menyoroti dampak lingkungan yang muncul sejak proyek RSUD dimulai. Wilayah Sering, yang sebelumnya memiliki sistem resapan air baik, kini kerap dilanda banjir saat musim hujan.
“Saluran drainase terganggu akibat pembangunan. Masyarakat sekitar sudah sering mengeluh. Ini harus jadi perhatian serius Pemkab, jangan sampai masalah baru timbul dari proyek yang seharusnya memberi solusi,” tegasnya.
Ia meminta Pemkab segera menata ulang sistem drainase di Sering agar tidak menimbulkan banjir tahunan. “Kesehatan dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. RSUD harus hadir sebagai solusi, bukan malah menambah masalah,” tambahnya.
Respons dan Harapan ke Depan
Interupsi Ida Rahayu mendapat respons serius dari sejumlah anggota dewan. Beberapa fraksi menyatakan dukungan agar Pemkab segera mengambil langkah konkret.
“Kami harap ini jadi peringatan untuk semua pihak. Jangan sampai kita kehilangan hibah dan masyarakat terus menderita karena banjir,” pungkas Ida.
Dengan tekanan ini, Pemkab Sumbawa diharapkan segera merancang strategi percepatan pembangunan RSUD Sering sekaligus memperbaiki masalah drainase, demi menyelamatkan investasi kesehatan dan lingkungan masyarakat. (red)
 
