NUSRAMEDIA.COM — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Pelita Putra akhirnya angkat bicara. Secara tegas, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti keras persoalan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi.
Terlebih jika telah mulai memasuki musim tanam. Pasalnya, menurut dia, pupuk subsidi selalu menjadi “segudang problem”. Persoalan pupuk subsidi, kata Lalu Pelita Putra, selalu mencuat ditengah masyarakat petani. Terutama agenda “jaring aspirasi”.
Dia tak menampik, bahwa sepanjang perjalanannya menjadi wakil rakyat, keluhan soal pupuk subsidi selalu hadir. “Sepanjang perjalanan saya sebagai anggota dewan, ada satu “keluhan” dari masyarakat yang selalu hadir,” ujarnya, Kamis (19/12/2024).
“Terutama jika sudah mulai musim tanam seperti saat-saat sekarang ini. Keluhan itu adalah soal ketersediaan pupuk subsidi,” imbuhnya. Dikatakan Legislator Udayana jebolan Dapil Lombok Tengah itu, selama ini eksekutif-legislatif hanya fokus pada persoalan adminsitratif.
“Selama ini kami (eksekutif-legislatif) hanya berkutat pada persoalan-persoalan administratif,” tegas pria yang kerap disapa Miq Pelita ini. “Namun secara otoritas kami bukan menjadi bagian paling prinsip dalam hal tata kelolanya,” sambung pria yang juga Ketua DPC PKB Lombok Tengah itu.
Disisi lain, secara konsisten pihaknya bersama-sama terus berupaya mendorong perampungan data petani. Terutama yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Subsidi. “Tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan distribusi lapangannya,” sesal Miq Pelita.
Meski demikian, politisi PKB yang dikenal cukup vocal itu mengaku sangat percaya dengan ikhtiar serius pemerintah pusat. “Saya sendiri sangatlah percaya bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mungkin menganggarkan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan jumlah penerima dan tidak mencocokkan waktu pendistribusiannya dengan masa tanam petani,” tuturnya.
“Karena terkait dengan hal tersebut, itu sudah diatur melalui Kepmentan (Keputusan Menteri Pertanian) yang berdasarkan usulan kebutuhan petani melalui e-RDKK,” lanjutnya. Ia menduga, persoalan realisasi penyaluran pupuk subsidi bukan lantaran langka, ini karena terlalu direcoki oleh oknum-oknum tertentu.
“Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya ketika petani tidak mendapat pupuk subsidi bukan karena pupuk subsidi itu langka,” katanya. “Namun karena (diduga) adanya permainan dari oknum-oknum yang bertugas menyalurkan pupuk subsidi tersebut,” geramnya.
Oleh karenanya, dia berharap pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementan dibawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman melakukan gebrakan perubahan. “Saya meyakini stok pupuk subsidi kita sebenarnya melimpah. Rakyat hari ini sangat berharap Pemerintah Pusat melakukan perubahan besar terhadap tata kelola distribusi pupuk subsidi,” kata Miq Pelita.
Selain itu juga, ia menyarankan agar berbagai hal yang berkaitan dengan administratif sangat perlu disederhanakan. Terutama bagi para petani. “Hal-hal yang berkaitan dengan administratif harus disederhanakan. Perubahan yang harus bisa memberikan harapan besar bagi para petani kita,” usulnya.
“Sikat para “pemain” dilapangan. Saya yakin Pemerintah tau modus operandi mereka selama ini. Maka dari itu, tentu kita semua berharap pada ketegasan Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman,” harapnya lagi. Menurut Miq Pelita, sosok Mentan Andi Amran Sulaiman tidak diragukan lagi. Terutama dalam menyikapi setiap persoalan.
“Kita menyaksikan ketegasan beliau ketika mencopot memberantas para “pemain” pada lingkup Kementrian Pertanian,” tegasnya. “Semangat dari ketegasan beliau tersebut harus sampai ke daerah-daerah. Jangan lagi ada tempat untuk para pemain pupuk subsidi,” ujarnya. “Kasihan masyarakat kita jika harus mengalami persoalan tersebut berkali-kali dan berulang-ulang,” demikian Miq Pelita menambahkan. (red)
