NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi mengaku telah menerima permintaan pemerintah provinsi (pemprov) atau harapan masyarakat NTB untuk memiliki jalan tol Lembar-Kayangan.
Ini menyusul meningkatnya arus lalu lintas atau mobilitas masyarakat dari jalur Lembar ke Kayangan. Hal ini pun menjadi perhatian bersama. Sehingga diusulkan peningkatan infrastruktur jalan di kawasan tersebut.
“Permintaan ini sudah kami terima, dan sebagian juga telah kami sampaikan ke pusat. Tinggal bagaimana kita menyegerakan komunikasi agar bisa segera direspon,” kata Legislator Senayan asal NTB itu di Mataram.
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, bahwa bentuk pengembangan infrastrukturnya masih harus dipertimbangkan secara matang. Ada dua opsi yang mengemuka yakni, pembangunan jalan tol atau pembangunan bypass.
“Kalau jalan tol, maka akan melibatkan investor. Tetapi pembebasan lahannya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah. Dan itu berat, karena biayanya besar,” ujar Eks Pimpinan DPRD Provinsi NTB tersebut kepada wartawan.
“Untuk satu kilometer jalan tol saja, bisa menghabiskan Rp100 hingga Rp150 miliar, belum termasuk biaya pembebasan lahan,” sambung Abdul Hadi. Dicontohkan, pembangunan tol Solo–Kulon Progo sepanjang 80 kilometer yang menelan biaya hingga Rp46 triliun.
Sementara untuk Lombok, estimasi awal menyebutkan kebutuhan dana bisa mencapai Rp22 triliun. Ini apabila pembangunan tol benar-benar dilakukan. Sebaliknya, opsi bypass dinilai lebih realistis untuk saat ini.
“Kalau bypass, seluruhnya ditanggung pemerintah. Baik pembangunan maupun pembebasan lahannya. Jadi ini tergantung kemampuan fiskal pemerintah dan kesiapan lahan,” jelas Abdul Hadi.
Mantan Ketua DPW PKS NTB itu juga menyampaikan, diskusi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) terus berjalan. Saat ini, memperluas jalan yang ada dan membangun pre-oper di sejumlah titik macet menjadi solusi jangka pendek yang paling memungkinkan dilakukan.
Meski begitu, tegas Haji Hadi kerap Anggota Legislatif (Aleg) PKS ini disapa, bahwa pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan.
“Kita pernah hampir menyelesaikan jalan Senggigi ke arah Lombok Timur, tinggal 7 kilometer lagi, tapi terhambat karena lahan belum siap dibebaskan,” kata wakil rakyat jebolan Dapil NTB 2 Pulau Lombok tersebut.
Maka dari itu, ia menekankan keputusan akhir harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran dan lahan. “Kalau pemerintah siap membebaskan lahan, maka membangun jalur baru bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan menguntungkan,” pungkasnya. (red)
