NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Poto Tano di Desa Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal setelah sebelumnya bertahun-tahun mengalami kerusakan akibat genangan air dan banjir.
Sejak 2017, kondisi jalan kerap memburuk karena sistem drainase yang tidak memadai. Genangan air yang berulang saat musim hujan berdampak langsung pada kualitas lapisan aspal.
Ini mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan. Meski masih dapat dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Pada 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan menyeluruh dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar. Pekerjaan berlangsung selama kurang lebih tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.
Selain perbaikan badan jalan, proyek ini juga mencakup pembenahan sistem drainase serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Hasilnya, Jalan Simpang Pototano kini menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar mobilitas serta arus transportasi masyarakat.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa peresmian dilakukan dalam perjalanannya dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pelabuhan Pototano. Ia menegaskan bahwa sebelumnya ruas jalan tersebut berada dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis, pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik jalan yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut telah ditangani oleh kontraktor dan akan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.
“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, sistem drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila saluran lingkungan di sekitarnya tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.
“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama,” tandasnya saat meninjau langsung kondisi drainase jalan, Kamis (22/1/2026).
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sehingga diperlukan prioritas anggaran yang tepat. Pemprov NTB, kata dia, memfokuskan penanganan pada jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui dan memiliki fungsi strategis.
Jalan Simpang Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok.
Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, serta distribusi barang dan logistik. Penanganan serupa juga dilakukan di Dasan Geres, Lombok Timur, serta sejumlah titik lain dengan fungsi logistik penting.
Ke depan, Pemprov NTB akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.
“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan doa dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata,” pungkas Gubernur Iqbal. (*)
