NUSRAMEDIA.COM — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Forum Perangkat Daerah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Hotel Lombok Astoria, Senin (24/11/2025).
Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mempersiapkan arah perencanaan tahun 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui virtual meeting. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma juga hadir dan memberikan dukungan terhadap penguatan program ekonomi biru di NTB.
Kepala DKP Provinsi NTB, Muslim dalam laporannya menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pihak pusat.
Termasuk dalam pencapaian indikator nilai ekonomi biru yang tengah menjadi fokus nasional. “Sinkronisasi kebijakan perlu terus diperkuat agar program daerah tidak hanya relevan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap target nasional,” ujarnya.
DORONG PERLUASAN KAMPUNG MERAH PUTIH
Salah satu agenda penting dalam forum itu adalah pembahasan pengembangan Kampung Merah Putih, program strategis yang terus didorong hingga 2026. NTB telah mengusulkan 31 desa untuk menjadi lokasi program.
Ini meski sejumlah desa masih perlu penyempurnaan administrasi. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 1.000 hingga 2.000 kampung pada 2026. Dengan potensi yang dimiliki, NTB diharapkan dapat memperoleh sedikitnya 40 lokasi pada tahun mendatang.
Saat ini, pelaksanaan program fisik telah berjalan di tiga titik, masing-masing di Bandung Jawa Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa.
PERKUAT PRODUKSI GARAM DAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN
Forum ini juga menyoroti program peningkatan produksi garam nasional sebagai bagian dari misi besar industrialisasi hasil kelautan. Muslim menekankan bahwa prioritas nasional tersebut harus selaras dengan kebutuhan daerah agar mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal.
“Diskusi teknis bersama kementerian sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat NTB,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan perkembangan sektor industrialisasi perikanan di NTB. Salah satunya adalah hadirnya perusahaan pengolahan tuna asal Amerika Serikat yang kini beroperasi di Lombok Timur.
Produk olahan tuna tersebut bahkan telah menembus pasar internasional, menjadi bukti nyata bahwa potensi kelautan NTB mampu bersaing di tingkat global.
Dengan terselenggaranya forum ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap arah pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026 dapat semakin fokus, adaptif terhadap dinamika nasional, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh wilayah NTB. (*)
