NUSRAMEDIA.COM — DPRD Kabupaten Sumbawa, meminta Pemerintah untuk segera membenahi data Tenaga Kesehatan (Nakes) agar mereka bisa mengikuti tahapan di penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan atensi dan perhatian bagi para Nakes non ASN agar dapat mengikuti seleksi di penerimaan PPPK tahun 2024,” kata Sekretaris Komisi IV Sukiman.
Selain itu dirinya juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan analisis beban kerja (ABK) khususnya Nakes. Hal itu perlu dilakukan dengan harapan bisa menambah formasi bagi para Nakes yang akan mengikuti seleksi penerimaan PPPK.
“Kami meminta agar pemerintah bisa memberikan atensi khusus terkait persoalan tersebut sehingga ada keberpihakan terhadap para Nakes non ASN, ” ujarnya.
Sukiman pun memastikan, dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi ke Kemenpan RB dan BKN untuk memperjuangkan nasib bagi para Nakes non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Karena rata-rata para Nakes non ASN ini tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahap pertama karena terkendala database di BKN.
“Kami akan konsultasikan masalah ini ke BKN dan Kementerian PAN RB sehingga para Nakes non ASN bisa mengikuti tahapan seleksi PPPK di tahap selanjutnya, ” tambahnya.
Tentu sebelum proses tersebut, pihak nya meminta kepada pemerintah untuk bisa membenahi database Nakes non ASN ini. Karena berdasarkan informasi yang diterima ada beberapa Nakes non ASN yang tidak lagi bekerja tetapi data mereka masih ada di database BKN.
“Data ini (data Nakes non ASN) yang sudah tidak lagi bekerja harus diperbaharui untuk memberikan kesempatan kepada Nakes lainnya agar bisa mengikuti seleksi PPPK tahap berikutnya,” pungkasnya. (red)
