NUSRAMEDIA.COM — Menjelang masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), persoalan hutang kerap dicuatkan. Padahal hingga saat ini, proses terkait pembayaran hutang proyek kepada rekanan terus berproses. Bahkan Pemprov NTB sendiri tengah menegaskan komit menuntaskan hutang.
Persoalan hutang yang seolah “menggempur” Gubernur Zulkieflimansyah ini, mendapat respon dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Patompo Adnan, Jum’at 5 Mei 2023. Menurut dia, persoalan hutang adalah hal yang biasa dan tidak perlu diributkan. Justru pria yang kerap disapa Tuan Guru Patompo itu menilai, berhutang untuk sebuah kemakmuran adalah hal yang baik.
Terlebih lagi, kata pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini, dalam menjawab persoalan masyarakat ditengah situasi dan kondisi daerah yang memang sangat menjadi perhatian bersama. “Berhutang untuk kemakmuran itu baik,” ujarnya. Apabila berbicara hutang, sambungnya, semua pernah berhutang. Begitupun dalam sebuah pemerintahan sejak lama dalam sebuah negara. “Bicara hutang, siapa yang tidak berhutang,” tegasnya.
Persoalan hutang, menurut dia, telah menjadi warisan dalam sebuah pemerintahan sejak lama. Oleh karenanya, tegas dia, persoalan hutang sebaiknya tidak perlu diributkan. Disisi lain, dia menilai jika NTB berhutang adalah suatu kewajaran. Apalagi NTB yang telah dihadapkan dua bencana alam dan non alam diwaktu yang terbilang sangat beruntun.
Sehingga NTB dinilai memiliki ujian yang jauh lebih berat. Karena dihadapkan dua bencana sekaligus yaitu seperi Gempa Bumi 2018 lalu disambut lagi dengan Pandemi COVID19. “Apalagi hutang untuk menjawab (persoalan) masalah masyarakat. Memang tidak lihat diantara provinsi yang paling besar ujiannya di Indonesia itu adalah NTB dua musibah (Gempa Bumi dan COVID19),” katanya.
“Ibarat pohon yang tumbuh, NTB ini digerogoti oleh wabah penyakit. Lalu bagaimana bisa berharap ada buah dari pohon yang sedang kena wabah?,” urainya menjelaskan sembari mengibaratkan. Meski demikian, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini justru mengapresiasi kepemimpinan (Zul-Rohmi) yang mampu membuat sebuah gebrakkan besar, sehingga NTB berprestasi. Kini NTB tidak hanya dikenal diskala nasional tapi mendunia.
“Ditangan Gubernur Zulkieflimansyah, pohon NTB yang kena wabah ini perlahan membaik sehat serta berbuah. Lihat prestasinya disaat wabah benyak orang datang ke NTB, NTB mendunia dan Presiden Jokowi juga mengancungi dua jempol untuk Gubernur NTB Zulkieflimansyah,” terangnya. Alhasil, masih dikatakan Patompo Adnan, kini perlahan perekonomian NTB mulai tumbuh sebagaimana yang diharapkan bersama. “Ekonomi tumbuh dari tahun ke tahun, dan itu BPS (Badan Pusat Statistik) yang bicara, bukan bualan,” tegasnya.
Kembali diuraikannya, untuk diketahui bahwa persoalan hutang NTB ada melalui mekanisme pembahasan yang sah, yakni dibahas oleh Wakil Rakyat NTB. “Saya tahu benar bagaimana bagaimana dinamika pembahasan di badan anggaran (banggar),” ungkapnya. “Bahwa semua kebutuhan masyarakat harus terkabul, baik melalui program reguler pemerintah daerah atau melaui pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh dewan. Intinya APBD NTB sah telah dievaluasi oleh Mendagri, apa saja bentuk dan rupa didalamnya semua itu sah, dan sah, lalu apa masalahnya kok hutang yang ada dalam APBD ini dipermasalahkan?,” urainya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal kerap mencuatnya sebuah pertanyaan telat membayar. Menurut dia, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang konyol. “Siapa yang tidak telat bayar, negara saja suka telat bayar,” tuturnya. “Siapa yang tidak mengalami jatuh tempo, siapa yang tidak mengalami kesulitan dalam membayar hutang. Dalam Qur’an saja Allah bilang jika yang berhutang tidak membayar/ kesulitan, kasih dia kemudahan beri tempo lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Patompo Adnan, alasan telat bayar ini banyak konsiderannya, yang mana tidak disengajai. “Bukan disengaja. Salah satunya bahwa beban yang ada lebih besar dari kemampuan keuangan yang ada,” ujarnya. “Mengapa kemampuan lemah, karena gempa dan COVID ada pemotongan oleh pemerintah pusat, refokusing di daerah. Tapi meski pasak lebih besar dari pada tiang, toh DPRD NTB menge-sah-kan APBD yang ada dan Mendagri menyetujui melaui evaluasinya,” tambahnya lagi.
Artinya, masih sambung dia, ketika kemampuan mengumpulkan uang lemah, bukan karena ketidakmampuan OPD tapi karena wabah. Sementara APBD tetap berat, resiko kemudian adalah program yang sudah dijalankan harus antri untuk dilakukan pembayaran. “Jadi bukan nunggak, bukan tidak mau bayar, Dispenda sudah kerja maksimal, tapi apa yang mau diperas, memang kondisi begitu kemapuan lebih kecil dari beban yang ada, dan banyak lagi alasan tehnis dan regulasi yang menyebabkan mengapa pembayaran tertunda,” jelasnya.
Tak hanya itu, menurut wakil rakyat di Udayana jebolan asal Dapil Lombok Tengah itu adapun alasan lainnya. “Alasan lain lagi, beban APBD sebelumnya juga harus diselesaikan. Karena itu berlaku yang namanya antri bayar hutang, bukan tidak mau bayar hutang,” tegas Patompo Adnan. Dalam dunia kontraktor, lebih jauh dikatakannya, yang namanya telat bayar adalah hal yang biasa. Terlebih lagi jika berurusan dengan pemerintahan. “Dalam dunia kontraktor itu biasa yang namanya telat bayar,” terangnya.
“Apalagi dengan pemerintah yang cara bayarnya itu ada regulasi yang harus ditempuh. Para kontraktor hebat dan kaya tahu itu, dan itu biasa dalam dunia kontraktor. Dan ini suasana yang lumrah, tapi kita tahu ini tahun politik,” imbuhnya. Dikesempatan ini, Tuan Guru Patompo juga mengutip sebuah kata dari Imam Syafii, yakni jika ada suka dan cinta, maka aib besar tidak terlihat mata. “Tapi jika kemarahan dan kebencian membuncah, kesalahan kecil debu jadi terlihat jelas terang benderang (terjemah bebas),” tuturnya.
Lebih jauh dikatakannya, justru NTB harus bersyukur memiliki pemimpin yang mampu membawa daerah berhasil keluar dari beratnya ujiannya akibat hantaman bencana dan bahkan mampu berprestasi. “NTB harus bersyukur punya Gubernur (Zulkieflimansyah) yang mampu membawa NTB berhasil ditengah wabah. Bukan hanya bertahan, tapi juga bisa berprestasi dan kelasnya high class, internasional. Bukan kelas ecek-ecek,” kata Patompo. “Ekonomi tumbuh (BPS) kehidupan sosial guyub, terutama saudara kita non muslim merasakan betul kedamaian, dan mereka bilang janganlah kedamaian ini cepat berlalu. Intinya, NTB The Best dibawah Pemerintahan Zul-Rohmi, NTB Gemilang,” pungkasnya. (red)
