NUSRAMEDIA.COM — Ketua Nusa Tenggara Developmen Institute (NDI), Abdul Majid menantang para kontraktor yang menagih utang pada Pemprov NTB untuk berani terbuka secara jujur jenis dan sumber proyek yang mereka dapatkan.
Abdul Majid mengatakan, jika proyek tersebut bersumber dari pokir dewan, agar berani transparan membuka dari mana sumber pokir tersebut dan apa jenis proyek yang dikerjakan. “Ini sekarang mereka hanya tagih hutang aja, tapi belum berani membuka sumber dan jenis proyek,” ujarnya di Mataram.
Dikatakannya, jika sumber proyek yang menjadi hutang Pemprov NTB dari pokir dewan, seharusnya para kontraktor atau rekanan berani transparan siapa dewan yang memberi pokir. Kemudian dinas mana tempat pokir tersebut dikerjakan dan apa jenis proyek yang dikerjakan.
“Jangan hanya lempar ke publik seolah-olah hutang Gubernur NTB ke kontraktor, terus publik tidak dijelaskan proyek mereka dapat dari siapa, jenis apa, di dinas mana,” cetus Abdul Majid.
Oleh karenanya, dia menantang kontraktor yang menagih utang untuk berani terbuka dan trasnparan. Sehingga tidak terkesan hanya melempar kesalahan pada kepala daerah.
“Ayo sama-sama terbuka dan transparan. Masyarakat membutuhkan kejelasan informasi, jangan hanya tagih utang tapi enggak berani memaparkan secara lugas asal usul hutang,” katanya.
Sekedar informasi, sebelumnya dua kontraktor datang ke Kantor Gubernur NTB untuk menaggih utang. Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal mengatakan seluruh hutang pada kontraktor akan dibayarkan pada Juli 2023.
Maka dari itu, dia meminta rekanan untuk tidak khawatir. “Pembayaran kami lakukan secara proporsional sejak awal tahun ini. Kami sebut progres ini sangat baik dan positif,” ujarnya.
Tertundanya pembayaran hutang, karena kondisi saat itu tengah pandemi COVID19. Sehingga anggaran yang semulanya untuk pelunasan utang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID19. (red)
