NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal mempercepat pembenahan “mesin” pemerintahan di lingkup Pemprov NTB. Penguatan aparatur berbasis talenta, koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga pemulihan Desa Adat Sade menjadi agenda penting yang dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB.
Rapim yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair itu berlangsung di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8). Hadir pula para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB.
Gubernur Iqbal menegaskan, pembenahan pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penataan struktur dan anggaran. Perubahan juga harus menyentuh cara aparatur bekerja, berkoordinasi, mengembangkan kompetensi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama Rapim adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Menurut Iqbal, manajemen talenta akan mengubah pola pengelolaan ASN dari sekadar administrasi kepegawaian menjadi sistem yang lebih berbasis kompetensi, rekam jejak dan prestasi.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegasnya.
Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB akan memetakan kompetensi dan kebutuhan ASN sekaligus mengidentifikasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Pemetaan ini diharapkan membuat penempatan dan pengembangan aparatur semakin tepat sasaran.
Iqbal juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan inovasi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, bukan semata-mata dengan menambah anggaran.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Perkuat Koordinasi, Hadir sebagai Satu Pemprov NTB
Selain manajemen talenta, Rapim menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah membangun komunikasi sejak awal sehingga berbagai persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia menekankan pentingnya kesamaan langkah seluruh perangkat daerah ketika hadir di tengah masyarakat.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membuat pemerintah lebih cepat mengambil keputusan dan memberikan respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Belajar dari NTT, NTB Siapkan Satgas Kebencanaan
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT juga menjadi bahan evaluasi dalam Rapim.
Dari pengalaman tersebut, Gubernur Iqbal mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan personel serta pembagian tugas yang telah dipetakan sejak awal.
Satgas akan memiliki unsur dan fungsi yang mencakup logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian. Satgas tersebut nantinya ditetapkan melalui keputusan Gubernur dan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan.
Dengan skema itu, pemerintah tidak perlu kembali membangun koordinasi dari nol ketika bencana terjadi. Personel dan tugas masing-masing sudah disiapkan sehingga dapat segera bergerak ketika dibutuhkan.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Iqbal.
Ia menilai pengalaman penanganan bencana di NTT menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah secara cepat dan terorganisasi. Tim NTB yang membawa unsur medis, logistik, dapur umum serta layanan lainnya bahkan mendapat sambutan hangat dari masyarakat terdampak.
Pemulihan Sade Harus Jaga Identitas Budaya
Agenda lain yang mendapat perhatian adalah pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan. Pemerintah tetap berperan melalui pendampingan dan pengawasan.
Iqbal menegaskan, rekonstruksi Sade tidak boleh sekadar berorientasi pada pembangunan kembali bangunan yang rusak. Karakter budaya dan kehidupan masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari proses pemulihan.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” katanya.
Ia meminta proses pemulihan dilakukan secara cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, namun tetap mempertahankan karakter dan keaslian Desa Adat Sade sebagai salah satu identitas budaya Sasak.
Gubernur menegaskan, rangkaian agenda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga adaptif, terintegrasi dan mampu bergerak cepat menghadapi persoalan masyarakat.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkasnya. (*)
