NUSRAMEDIA.COM — Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD NTB, Arahman H Abidin nampaknya cukup menyayangkan pernyataan Komandan Lapangan MXGP Samota yang juga sekaligus Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah.
Pasalnya, anggota Komisi IV DPRD NTB itu mengaku, sempat mendengar kabar terkait pernyataan Ridwan Syah disalah satu media menyatakan bahwa lembaga DPRD dengan kata “Baper” (bawa perasaan).
Seharusnya, menurut Arahman Abidin, Komandan Lapangan MXGP tidak perlu mengungkapkan kata-kata tersebut. “Saya dengar tanggapan Kadis (Menanggapi Soal Kritikan MXGP) disalah satu media,” sesalnya.
“Sebenarnya jawab saja secara normatif. Bilang aja kami akan datang menjelaskan secara detail. Kan enak kalau begini (jawabannya),” imbuh Legislator Udayana jebolan asal Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima tersebut.
Dia melihat keterlibatan Ridwan Syah di MXGP terlalu jauh. Padahal, kata Arahman Abidin, Ridwan Syah sendiri merupakan seorang Kepala Dinas yang berstatuskan ASN dan belum pensiun.
Oleh karenanya, dia mendesak Ridwan Syah agar meminta maaf kepada Lembaga DPRD NTB. Sebab, ungkapan yang diutarakan Komandan Lapangan MXGP itu dinilai telah menghina kelembagaan DPRD NTB.
“Saya minta Pak Ridwan Syah minta maaf kepada Lembaga DPRD ini. Kalau tidak, saya akan menghimpun kekuatan fraksi untuk meminta Pak Gubernur memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PU. Karena sudah menghina marwah Lembaga DPRD,” tegasnya kepada wartawan saat konferensi pers, Selasa (28/6) kemarin di Mataram.
Arahman Abidin menegaskan, bahwa kritikan merupakan hal yang biasa dan wajar. Terlebih soal keterlibatan Ridwan Syah dalam MXGP. Dimana kritikan yang disampaikannya adalah murni dengan kapasitas anggota DPRD yang secara konstitusional dibayar untuk bersuara dalam rangka meluruskan perjalan pemerintah daerah.
“Bilangnya baper (kebawa perasaan). Kalau dalam istilah ini adalah “konten of parlemen” menghina konstitusional lembaga kami ini. Kami dikasi tugas Undang-Undang untuk bersuara,” tegas Arahman Abidin.
Untuk diketahui, sambung dia, Partai Demokrat tidak alergi terhadap event dunia. Bahkan, menurut dia, pihaknya sangat mendukung berbagai event yang ada. Antara lainnya seperti MotoGP lalu di Mandalika, Lombok Tengah.
“Perlu kami sampaikan bahwa, Partai Demokrat tidak alergi terhadap event dunia. Bahkan kami dukung, saya puji waktu pelaksanaan MotoGP, saya ancungi jempol dan bahkan saya nonton MotoGP itu sebagai bentuk dukungan kami terhadap MotoGP,” katanya.
“Kami melihat multiplier effectnya luar biasa, termasuk MXGP. Namun jika ada kekeliruan disitu, kami kritik sebagai bentuk tanggungjawab moral dan tanggungjawab konstitusional,” demikia ia menambahkan.
Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani juga nampak menyayangkan adanya pernyataan yang diungkapkan oleh Ridwan Syah.
Ketua Komisi V DPRD NTB itu menilai, bahwa apa yang disampaikan seorang Kepala Dinas PUPR tidaklah tepat. Justru Hadrian Irfani membalikkan kata “baper” tersebut diperuntukkan kepada Ridwan Syah.
“Saya rasa justru Kadis PU jangan baper. Kami menyayangkan (ungkapan tersebut ditujukan ke DPRD), karna diundang biasa. Diundang DPR dan Pemerintah biasa. Jadi kurang tepatlah dibilang DPR (Baper),” demikian singkatnya.
Sebelumnya, Komandan Lapangan MXGP Ridwan Syah menanggapi pernyataan Arahman Abidin, yang mana menegaskan bahwa tidak ada dana bersumber dari APBD terkait pelaksanaan MXGP Samota.
“Jangan terlalu baper (bawa perasaan) lah jadi DPRD. Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan dan tidak memakai APBD,” kata Ridwan Syah dikutip dari Genpi.
Sementara itu, Ridwan Syah yang dikonfirmasi NUSRAMEDIA belum menanggapi. Bahkan hingga berita ini diterbitkan Komandan Lapangan MXGP tersebut belum merespon sama sekali. (red)
