NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meluruskan pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sadimin yang sebelumnya menuai reaksi dari sebagian masyarakat Pulau Sumbawa.
Menurut Iqbal, pernyataan tersebut telah terjadi salah tafsir dan tidak bermaksud mengabaikan pembangunan infrastruktur di wilayah itu. “Saya mohon maaf sekiranya pernyataan Kadis PUPR menyinggung sebagian masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa,” ujarnya, Senin (01/12/2025).
Iqbal menjelaskan, Pemprov NTB memiliki perhatian yang sama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dalam pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan, apa yang disampaikan Sadimin sesungguhnya berkaitan dengan mekanisme penentuan prioritas pembangunan, bukan mengesampingkan Sumbawa.
“Saya sangat yakin maksudnya bukan untuk mengabaikan kondisi jalan di Sumbawa,” tegasnya. Menurut Iqbal, pengajuan pembangunan jalan umumnya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Karena itu, beberapa usulan dari wilayah dengan jumlah penduduk relatif sedikit tidak langsung direspons.
“Yang diperhatikan daerah padat dan paling sering dilalui masyarakat,” jelasnya. Namun, Iqbal menambahkan bahwa Pemprov NTB justru berupaya mengubah pola tersebut. Dalam sembilan bulan terakhir, perhatian besar diberikan kepada Pulau Sumbawa.
Termasuk pengerjaan tiga ruas jalan antarkecamatan yang kondisi lalu lintasnya tidak terlalu padat. “Sebagian besar proyek jalan berada di Pulau Sumbawa, termasuk tiga ruas jalan antar kecamatan yang relatif sepi penduduk,” ujarnya.
Menanggapi isu adanya pergeseran posisi Kadis PUPR akibat pernyataannya itu, Iqbal menegaskan bahwa persoalan tersebut telah selesai dan tidak perlu dibesar-besarkan. “Kan sudah klarifikasi, saya rasa sudah cukup. Apalagi memang tidak ada niat jelek. Hanya kurang tepat membahasakan saja,” pungkas Gubernur Iqbal.
■ KLARIFIKASI KADIS PUPR NTB : TIDAK ADA PENGABAIAN, PROGRAM BERDASARKAN SKALA PRIORITAS
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, memberikan klarifikasi. Ia menyebut pemberitaan sebelumnya tidak memuat secara utuh maksud pernyataannya. Sehingga, menurut dia, menimbulkan persepsi seolah pemerintah mengabaikan infrastruktur di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Sadimin menegaskan bahwa kebijakan perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil, serta kondisi lalu lintas, bukan berdasarkan wilayah tertentu. “Tahun ini cukup banyak proyek perbaikan di Sumbawa. Jadi kalau disebut ada ketimpangan, itu belum tentu benar. Pemerintah menggunakan skala prioritas,” jelasnya.
Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, di antaranya:
▪︎ Perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk sebesar Rp32 miliar
▪︎ Penanganan ruas Lunyuk senilai Rp20 miliar
▪︎ Penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima
▪︎ Sejumlah titik perbaikan lainnya di Pulau Sumbawa
Sementara di Lombok, salah satu proyek besar adalah perbaikan ruas Pohgading dengan anggaran Rp28 miliar. Sadimin juga menekankan bahwa panjang jalan provinsi di Sumbawa mencapai 900 kilometer, jauh lebih panjang dibanding Lombok.
Sedangkan di Lombok menurut dia, panjang jalannya sekitar 500 kilometer, sehingga anggaran pemeliharaan secara alami lebih besar di Sumbawa. “Ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini anggaran perbaikan jalan justru lebih banyak untuk wilayah Sumbawa,” tambahnya.
■ PENANGANAN JALAN BERTAHAP
Sadimin mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa memperbaiki seluruh ruas jalan secara serentak. Karena itu, skala prioritas diberlakukan dengan mendahulukan ruas yang tingkat lalu lintasnya tinggi dan memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
“Kadang ada jalan rusak yang belum bisa langsung ditangani. Kita utamakan dulu yang dilewati banyak kendaraan. Semua ingin kita perbaiki, tapi harus bertahap,” jelasnya. (*)
